Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara akan menyiapkan posko pengamanan terpadu, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Gorontalo.
Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Selasa, mengatakan, pengamanan secara terpadu melibatkan seluruh kesatuan TNI/Polri melalui FKPD sangat dibutuhkan, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mulai dari tahapan hingga hari pemungutan suara pada 21 September 2013.
Pada pertemuan FKPD yang dipimpin bupati, dihadiri wakil bupati dan unsur pemkab setempat, serta Kapolres Limboto, komandan satuan (Dansat) Brimob, Dan Lanal, Dan Brigif 22 Otamanasa, Dan Satradar, unsur Kodim 1304 Gorontalo dan sejumlah unsur TNI dan kepolisian di Gorontalo, diantaranya membahas skenario tentang proses pengamanan selama tahapan Pilkada di daerah itu.
Diantaranya, pihak Kepolisian yang akan memperketat surat izin kegiatan.
"Bila kegiatan berbau politik maka harus dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Limboto berdasarkan rekomendasi dari Polsek di wilayah kabupaten ini," ungkap bupati yang mengaku segera mempublikasikan kesepakatan tersebut secara luas kepada seluruh elemen masyarakat.
Pihak Kepolisian akan menurunkan personil untuk pengamanan seluruh objek vital saat pelaksanaan Pilkada dan proses perhitungan suara nanti, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sedangkan pihak TNI dari seluruh angkatan, kata bupati, bersepakat akan membantu pihak kepolisian dalam mengamankan proses pelaksanaan pesta demokrasi.
"Pemkab akan memfasilitasi ketersediaan anggaran pengamanan termasuk pembangunan posko terpadu," ungkap Bupati sebagai upaya antisipasi kerawanan keamanan jelang Pilkada.
Posko tersebut dipastikan akan memudahkan koordinasi antara pihak TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat umum untuk mewujudkan Pilkada damai di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, Selasa, mengatakan, pengamanan secara terpadu melibatkan seluruh kesatuan TNI/Polri melalui FKPD sangat dibutuhkan, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mulai dari tahapan hingga hari pemungutan suara pada 21 September 2013.
Pada pertemuan FKPD yang dipimpin bupati, dihadiri wakil bupati dan unsur pemkab setempat, serta Kapolres Limboto, komandan satuan (Dansat) Brimob, Dan Lanal, Dan Brigif 22 Otamanasa, Dan Satradar, unsur Kodim 1304 Gorontalo dan sejumlah unsur TNI dan kepolisian di Gorontalo, diantaranya membahas skenario tentang proses pengamanan selama tahapan Pilkada di daerah itu.
Diantaranya, pihak Kepolisian yang akan memperketat surat izin kegiatan.
"Bila kegiatan berbau politik maka harus dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Limboto berdasarkan rekomendasi dari Polsek di wilayah kabupaten ini," ungkap bupati yang mengaku segera mempublikasikan kesepakatan tersebut secara luas kepada seluruh elemen masyarakat.
Pihak Kepolisian akan menurunkan personil untuk pengamanan seluruh objek vital saat pelaksanaan Pilkada dan proses perhitungan suara nanti, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sedangkan pihak TNI dari seluruh angkatan, kata bupati, bersepakat akan membantu pihak kepolisian dalam mengamankan proses pelaksanaan pesta demokrasi.
"Pemkab akan memfasilitasi ketersediaan anggaran pengamanan termasuk pembangunan posko terpadu," ungkap Bupati sebagai upaya antisipasi kerawanan keamanan jelang Pilkada.
Posko tersebut dipastikan akan memudahkan koordinasi antara pihak TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat umum untuk mewujudkan Pilkada damai di daerah ini.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013