Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengajukan 18 titik penanganan bencana alam, khususnya banjir, longsor dan abrasi, kepada pemerintah pusat melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan menteri terkait.
"Sebanyak 18 perencanaan kegiatan yang kami ajukan dalam bentuk proposal, dalam rapat bersama pembahasan pengelolaan risiko banjir Provinsi Gorontalo," ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu di Gorontalo, Selasa.
Dihadapan Menteri Suharso Monoarfa dan menteri terkait, serta gubernur, bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo, Thariq mengatakan, penanganan risiko banjir di Provinsi Gorontalo memang fokus utama banjir di Kota Gorontalo, Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.
Namun Gorontalo Utara pun menjadi salah satu kabupaten rawan banjir yang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengingat penanganannya tidak dimampui dari APBD Kabupaten.
Rencana penanganan banjir di Gorontalo sebagai rencana pengendalian banjir tahun anggaran 2021-2024 diharapkan ikut menjangkau kabupaten ini.
Sebanyak 18 titik kegiatan yang memerlukan perhatian serius yaitu penguatan tebing, normalisasi sungai, penguatan tanggul sungai dan pesisir pantai.
Hari ini (Selasa, red) pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
"Agar pembahasannya lebih detail," ucapnya.
Pemerintah daerah kata Thariq, memperjuangkan 18 titik kegiatan dalam penanganan bencana khususnya banjir, longsor dan abrasi, mengingat kabupaten ini rawan bencana alam, maka penguatan infrastruktur menjadi urusan wajib dan prioritas.
Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, dalam pertemuan pembahasan penanganan banjir di Provinsi Gorontalo
