Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, untuk menyusun cetak biru (blue print) penanganan bencana banjir di daerah itu.
"Langkah tepat mengatasi banjir adalah membuat blue print dulu. Itu sangat diperlukan sebab menjadi kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam menyusun kebijakan mengatasi banjir di daerah ini. Jika tidak, sangat sulit menyusun strategi apalagi melaksanakan program yang akan fokus dan tepat sasaran," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang tepat, tanpa panduan maka penyelesaian banjir, akan lebih banyak rugi daripada untungnya.
Mengingat penanganan banjir harus ada konsep penanggulangan yaitu blue print sebagai petunjuk.
Terkait banjir yang melanda Kecamatan Biau pada Minggu (19/2), Hamzah mengaku sangat sedih melihat dampak yang ditimbulkan.
Permukiman warga khususnya di Komunitas Adat Terpencil Dusun Kanari, Desa Potanga, mengalami kerusakan parah.
Bahkan 2 unit rumah hancur tak bersisa, penghuninya hanya memiliki baju di badan. "Saya sangat bersedih. Maka sangat mendorong agar penanganan bagi warga terdampak dilakukan dengan cepat," katanya.
Ia berharap, pemkab segera memiliki cara agar anggaran untuk penanganan banjir tidak lagi bersifat parsial atau setengah-setengah, apalagi jika belum terencana dengan komprehensif.
Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pun kata aktivis muda ini, perlu membangun konsensus untuk bersepakat menangani banjir dengan alokasi anggaran yang maksimal mulai dari sisi perencanaan maupun dari sisi pembangunan fisik.
TAPD kata Hamzah, harus mulai menyiapkan simulasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 dalam penanganan banjir secara total dari hulu sampai hilir.
Kepala Bappeda Gorontalo Utara, Helmi Potutu mengatakan, usul DPRD terkait penyusunan blue print penanganan banjir segera ditindaklanjuti.
"Kami menyiapkan anggaran untuk itu, dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pembuatan tersebut. Termasuk menyusun anggaran penanggulangan bencana yang tepat dan secara menyeluruh," katanya.***
