Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, pihaknya akan segera mengasuransikan guru honor, yang pendanaannya diambil dari dana APBD Provinsi.
"Kami akan beri mereka asuransi untuk pensiun, kesehatan dan kecelakaan. Kemarin saya sudah panggil Jiwasraya dan PGRI untuk menyampaikan gagasan ini," katanya, Jumat.
Menurutnya, kesejahteraan guru kontrak masih jauh dari kata ideal dan sejahtera, padahal mereka telah mendedikasikan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemprov akan menggandeng perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya.
Tambahan insentif yang selama ini diberikan setiap bulan yakni sebesar Rp500 ribu, akan dinaikkan menjadi Rp750 ribu.
Dari jumlah itu, Rp100 ribu untuk premi asuransi.
"Dari pada honornya habis di pulsa, rokok dan lain lain saya pikir asuransi lebih bermanfaat. Hak-hak pensiunnya kurang lebih sama dengan PNS sehingga mereka memiliki kepastian finansial di masa tua nanti," jelasnya.
Meski demikian lanjutnya, pemberian asuransi itu harus didasarkan pada data guru honor yang valid serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).
"Datanya harus jelas dulu. Jangan semuanya mengaku guru honor tapi tidak pegang SK bupati/walikota. Ini perlu agar kebutuhan dan distribusi guru berjalan dengan baik. Perlu dicacat juga penerima insentif guru harus S1. Bagi yang pengabdiannya sudah lama dan masih D3, kita berupaya untuk dapatkan sarjana mereka," tandasnya.
Gubernur mengaku gagasan ini sudah disampaikan ke para pimpinan DPRD secara lisan, agar mendapatkan dukungan legislatif terutama dalam hal penganggaran.
Gubernur berupaya agar kebijakan ini bisa segera dilaksanakan pada pembahasan APBD Perubahan pertengahan tahun ini.
Sementara itu Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Ani Hasan menyambut baik rencana gubernur memberikan asuransi bagi para guru honor.
Menurutnya hal ini sebuah langkah maju dari kepala daerah dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di Gorontalo.
"Jujur saja kalau hanya mengandalkan honor dari kabupaten/kota tentu tidak cukup. Di beberapa daerah ada guru honor yang diberi upah 150 ribu hingga 200 ribu rupiah. Jika harus dipotong lagi dengan asuransi terus mereka mau makan apa?," tukasnya.
Guru besar Universitas Negeri Gorontalo berharap gagasan ini bisa segera disosialisasikan kepada semua pihak termasuk membahas konsep teknis penerapannya. Ia berharap agar langkah gubernur ini dapat diikuti oleh para bupati dan wali kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Kami akan beri mereka asuransi untuk pensiun, kesehatan dan kecelakaan. Kemarin saya sudah panggil Jiwasraya dan PGRI untuk menyampaikan gagasan ini," katanya, Jumat.
Menurutnya, kesejahteraan guru kontrak masih jauh dari kata ideal dan sejahtera, padahal mereka telah mendedikasikan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemprov akan menggandeng perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya.
Tambahan insentif yang selama ini diberikan setiap bulan yakni sebesar Rp500 ribu, akan dinaikkan menjadi Rp750 ribu.
Dari jumlah itu, Rp100 ribu untuk premi asuransi.
"Dari pada honornya habis di pulsa, rokok dan lain lain saya pikir asuransi lebih bermanfaat. Hak-hak pensiunnya kurang lebih sama dengan PNS sehingga mereka memiliki kepastian finansial di masa tua nanti," jelasnya.
Meski demikian lanjutnya, pemberian asuransi itu harus didasarkan pada data guru honor yang valid serta sesuai dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).
"Datanya harus jelas dulu. Jangan semuanya mengaku guru honor tapi tidak pegang SK bupati/walikota. Ini perlu agar kebutuhan dan distribusi guru berjalan dengan baik. Perlu dicacat juga penerima insentif guru harus S1. Bagi yang pengabdiannya sudah lama dan masih D3, kita berupaya untuk dapatkan sarjana mereka," tandasnya.
Gubernur mengaku gagasan ini sudah disampaikan ke para pimpinan DPRD secara lisan, agar mendapatkan dukungan legislatif terutama dalam hal penganggaran.
Gubernur berupaya agar kebijakan ini bisa segera dilaksanakan pada pembahasan APBD Perubahan pertengahan tahun ini.
Sementara itu Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Ani Hasan menyambut baik rencana gubernur memberikan asuransi bagi para guru honor.
Menurutnya hal ini sebuah langkah maju dari kepala daerah dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di Gorontalo.
"Jujur saja kalau hanya mengandalkan honor dari kabupaten/kota tentu tidak cukup. Di beberapa daerah ada guru honor yang diberi upah 150 ribu hingga 200 ribu rupiah. Jika harus dipotong lagi dengan asuransi terus mereka mau makan apa?," tukasnya.
Guru besar Universitas Negeri Gorontalo berharap gagasan ini bisa segera disosialisasikan kepada semua pihak termasuk membahas konsep teknis penerapannya. Ia berharap agar langkah gubernur ini dapat diikuti oleh para bupati dan wali kota.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015