Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus mengoptimalkan penyediaan basis data dalam rangka mengintervensi kemiskinan di daerah itu.
"Basis data yang kita miliki perlu disempurnakan melalui penyediaan data faktual atau sesuai kondisi masyarakat yang ada di 123 desa tersebar di 11 kecamatan," kata Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Minggu.
Ia selaku koordinator tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) menilai saat ini penyediaan basis data yang diperlukan belum optimal.
Peran organisasi perangkat daerah (OPD) sangat besar dalam penyediaan basis data tersebut.
Jika data minim katanya, dipastikan berdampak pada rendahnya intervensi pemerintah daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan.
Namun jika penyediaan basis data terpenuhi hingga optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat dalam penyaluran dan penerimaan bantuan.
Pemerintah daerah pun mudah menjalankan seluruh program khususnya dalam upaya mengintervensi kemiskinan yang masih menjadi 'PR' besar pemerintahan daerah yang sementara berjalan saat ini, yaitu periode 2018-2023.
'PR' lain yang tak kalah penting katanya, terkait koordinasi data antara OPD dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Seluruhnya sangat berkaitan hingga penyediaan data tersebut perlu ditingkatkan lagi.
"Saya berharap, rapat koordinasi yang intens digelar akan meningkatkan penyempurnaan basis data yang diperlukan," katanya.
Ia pun menginisiasi koordinasi yang perlu ada antara seluruh pemangku kepentingan dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah itu, untuk mencegah kesemrautan intervensi akibat tidak sempurnanya basis data kemiskinan.
Baznas menyalurkan bantuan, OPD pun menyalurkan bantuan. "Akan berpotensi bantuan ganda untuk satu penerima jika basis data yang dimiliki kurang faktual atau tidak sempurna," tambahnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Basis data yang kita miliki perlu disempurnakan melalui penyediaan data faktual atau sesuai kondisi masyarakat yang ada di 123 desa tersebar di 11 kecamatan," kata Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Minggu.
Ia selaku koordinator tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) menilai saat ini penyediaan basis data yang diperlukan belum optimal.
Peran organisasi perangkat daerah (OPD) sangat besar dalam penyediaan basis data tersebut.
Jika data minim katanya, dipastikan berdampak pada rendahnya intervensi pemerintah daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan.
Namun jika penyediaan basis data terpenuhi hingga optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat dalam penyaluran dan penerimaan bantuan.
Pemerintah daerah pun mudah menjalankan seluruh program khususnya dalam upaya mengintervensi kemiskinan yang masih menjadi 'PR' besar pemerintahan daerah yang sementara berjalan saat ini, yaitu periode 2018-2023.
'PR' lain yang tak kalah penting katanya, terkait koordinasi data antara OPD dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Seluruhnya sangat berkaitan hingga penyediaan data tersebut perlu ditingkatkan lagi.
"Saya berharap, rapat koordinasi yang intens digelar akan meningkatkan penyempurnaan basis data yang diperlukan," katanya.
Ia pun menginisiasi koordinasi yang perlu ada antara seluruh pemangku kepentingan dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah itu, untuk mencegah kesemrautan intervensi akibat tidak sempurnanya basis data kemiskinan.
Baznas menyalurkan bantuan, OPD pun menyalurkan bantuan. "Akan berpotensi bantuan ganda untuk satu penerima jika basis data yang dimiliki kurang faktual atau tidak sempurna," tambahnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020