Sebanyak 3.299 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el), demikian disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Gorontalo, Kamis.
Untuk itu, ia mengingatkan kepada pemerintah kabupaten hingga tingkat kecamatan dan desa, untuk memacu proses perekaman KTP.
Menurutnya, angka 3.299 orang terbilang tinggi dan dapat menghilangkan hak pilih karena tidak mengantongi KTP-el.
“Kami mohon para bupati melalui para camat untuk mensosialisasikan sampai ke dusun-dusun, untuk memaksimalkan perekaman KTP-el,” kata Wagub saat memimpin rapat forkopimda bersama penyelenggara pemilu, Kamis malam.
DPT yang belum memiliki KTP-el terbanyak ada di Kabupaten Gorontalo yakni 2.997 orang dari total DPT 283.848 orang.
Sedangkan di Kabupaten Pohuwato wajib pilih yang belum merekam tersisa 70 orang dari total DPT 102.786 orang.
Sementara di Kabupaten Bone Bolango masih ada 232 orang dari total DPT 115.593 orang.
Ia menilai Pemprov Gorontalo sejauh ini responsif mengatasi masalah perekaman KTP-el.
Saat deklarasi Gerakan Nasional Perekaman KTP-el yang dihadiri Ketua DKPP, Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU RI pada pertengahan November, Gubernur Gorontalo Rusli Habibje berjanji akan membantu pengadaan alat perekaman.
Janji tersebut sudah ditindaklanjuti dengan alokasi dana sekitar Rp186 juta, untuk digunakan Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo.
“Saya berharap tiga hari ke depan perekaman KTP-el sudah selesai,” kata Wagub.
Selain menyoroti DPT yang belum memiliki KTP-el, ia juga meminta kepada semua pihak untuk menyukseskan pilkada dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi.
Gorontalo menargetkan partisipasi pemilih di mencapai 80,5 persen pada pilkada kali ini.
“Target nasional 77,5 persen sementara target Gorontalo 80,5 persen. Oleh karena itu, ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyukseskannya,” kata Idris.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020