Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Hal itu dikatakan ketua Komisi III DPRD, Aryati Polapa, di Gorontalo, Senin, pada evaluasi kesiapan administrasi dan personel oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program di tahun ini.
Pada prinsipnya kata dia, DPRD tidak menginginkan apa yang terjadi di Tahun Anggaran 2020, dimana sesuai evaluasi pihaknya, terdapat program-program tertentu yang harusnya lebih awal sudah harus dilaksanakan tetapi belum bisa, akan berulang di tahun ini.
Memang diakuinya, di masa pandemi COVID-19 perlu melakukan penyesuaian dan beberapa hal dimaklumi namun tidak semua menjadi alasan.
Olehnya hari ini, kata Aryati, pihaknya mulai mengidentifikasi sesungguhnya apa yang terjadi di internal organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga pekerjaan selalu terlambat.
Hal itu dilakukan agar supaya tidak selalu menghakimi OPD terkait keterlambatan dalam realisasi APBD di setiap tahun berjalan.
Beberapa kendala seperti bersifat eksternal misalnya terkait SK Bupati untuk pengelola program baik pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA,) pejabat teknis, pemeriksa barang, bendahara, semestinya sudah diterbitkan.
Namun yang terjadi, saat ini baru pada SK Bupati tentang bendahara umum daerah (BUD).
Olehnya katanya lagi, DPRD sangat mendorong percepatan penyelesaian kendala-kendala eksternal tersebut dalam upaya mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.
"Ini penting, sebab investasi pemerintah daerah kepada kepentingan kemajuan daerah dari berbagai sektor harus berjalan cepat dalam rangka upaya memulihkan perekonomian daerah," kata Aryati.
Mengingat sudah memasuki akhir bulan Januari 2021, baru 8 OPD yang menyelesaikan daftar pengisian anggaran.
Pekan depan, kami berharap seluruh OPD sudah menuntaskannya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun ini.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Hal itu dikatakan ketua Komisi III DPRD, Aryati Polapa, di Gorontalo, Senin, pada evaluasi kesiapan administrasi dan personel oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program di tahun ini.
Pada prinsipnya kata dia, DPRD tidak menginginkan apa yang terjadi di Tahun Anggaran 2020, dimana sesuai evaluasi pihaknya, terdapat program-program tertentu yang harusnya lebih awal sudah harus dilaksanakan tetapi belum bisa, akan berulang di tahun ini.
Memang diakuinya, di masa pandemi COVID-19 perlu melakukan penyesuaian dan beberapa hal dimaklumi namun tidak semua menjadi alasan.
Olehnya hari ini, kata Aryati, pihaknya mulai mengidentifikasi sesungguhnya apa yang terjadi di internal organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga pekerjaan selalu terlambat.
Hal itu dilakukan agar supaya tidak selalu menghakimi OPD terkait keterlambatan dalam realisasi APBD di setiap tahun berjalan.
Beberapa kendala seperti bersifat eksternal misalnya terkait SK Bupati untuk pengelola program baik pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA,) pejabat teknis, pemeriksa barang, bendahara, semestinya sudah diterbitkan.
Namun yang terjadi, saat ini baru pada SK Bupati tentang bendahara umum daerah (BUD).
Olehnya katanya lagi, DPRD sangat mendorong percepatan penyelesaian kendala-kendala eksternal tersebut dalam upaya mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.
"Ini penting, sebab investasi pemerintah daerah kepada kepentingan kemajuan daerah dari berbagai sektor harus berjalan cepat dalam rangka upaya memulihkan perekonomian daerah," kata Aryati.
Mengingat sudah memasuki akhir bulan Januari 2021, baru 8 OPD yang menyelesaikan daftar pengisian anggaran.
Pekan depan, kami berharap seluruh OPD sudah menuntaskannya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun ini.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021