Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Wisye Pangemanan, di Gorontalo, Jumat, mengatakan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sangat penting diikuti pemerintah daerah dan masyarakat.
"Musrenbang bukan ajang penyusunan perencanaan secara formalitas, namun merupakan rangkaian perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan yang tergolong penting, prioritas dari rakyat untuk rakyat," katanya, usai mengikuti pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Biau dan Tolinggula.
Kata dia, sangat disesalkan jika pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) tidak optimal mengikuti kegiatan ini.
"Ketidakhadiran OPD sangat merugikan masyarakat yang perlu menyampaikan aspirasinya di ruang perencanaan yang disiapkan pemerintah daerah itu sendiri," ucap Wisye.
Ia mengaku prihatin dalam pelaksanaan musrenbang di wilayah barat kabupaten tersebut, sebab tidak dihadiri seluruh OPD di pemerintahan daerah tersebut.
Padahal banyak aspirasi masyarakat yang perlu masuk dalam perencanaan strategis pemerintah daerah di tahun mendatang atau 2022.
Sebut saja perencanaan di bidang pariwisata, perikanan, pertanian serta yang paling penting perencanaan yang akan sinergi dengan upaya penanggulangan bencana daerah.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD, Fatri Botutihe mengaku turut menyesalkan pelaksanaan musrenbang yang tidak dihadiri lengkap OPD.
Musrenbang merupakan ruang yang memfasilitasi masyarakat terhadap penyampaian aspirasi agar masuk dalam rencana program pembangunan tahun berikutnya.
"Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa usulan atau aspirasi mereka akan diteruskan atau diterima jika OPD yang hadir tidak lengkap," kata Fatri.
Masyarakat sudah optimal hadir namun kehadiran pemerintah daerah justru tidak optimal.
"Bagaimana mengoptimalkan penyusunan rencana pembangunan sesuai keperluan masyarakat," sebutnya.
Termasuk kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan Musrenbang tidak hanya menjadi representasi masyarakat, namun DPRD pun perlu tahu dan mengawal mekamisme perencanaan pembangunan.
Agar perencanaan, penganggaran dan penetapan anggaran sesuai program dan kegiatan prioritas di setiap tahun anggaran benar-benar sinergi.
Ia berharap, pemerintah daerah menyeriusi pelaksanaan musrenbang agar kehadirannya tidak sekadar diwakili oleh beberapa OPD saja.
Masyarakat ingin menyampaikan usulan tentang pembangunan misalnya potensi perikanan tangkap dan budidaya, namun OPD teknis tidak hadir.
"Tentu akan menimbulkan preseden buruk di ruang publik," ucapnya.
Minimal seluruh OPD mengirimkan perwakilan, untuk mendengar, mencatat, melaporkan, membahas di tingkat OPD, dan selanjutnya pemerintah kabupaten agar dapat dirumuskan sesuai skala prioritas dan mendesak.
"Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang dan jalannya pemerintahan daerah tetap tinggi," imbuhnya.***
DPRD Gorontalo Utara ikut menghadiri pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Biau dan Tolinggula. (ANTARA/HO)
