Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara berupaya menekan laju inflasi jelang bulan Ramadhan 1442 Hijriyah.
"Kita memaksimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, khususnya tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar inflasi mampu ditekan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap berjalan baik," kata Wakil Bupati Thariq Modanggu, di Gorontalo, Sabtu.
Sejauh ini kata dia, telah dua kali memimpin rapat TPID dalam upaya menyusun strategi yang efektif untuk menekan laju inflasi, khususnya jelang bulan Ramadhan di masa pandemi COVID-19.
Termasuk menggelar 'High Level Meeting' TPID dengan tema menjaga stabilitas harga jelang hari besar di masa pandemi COVID-19, dihadiri pemerintah Provinsi Gorontalo, pihak Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Pertamina, Bulog dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Secara keseluruhan kata dia, gambaran inflasi di Gorontalo Utara tahun 2020 mencapai 0,81 persen atau jauh lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 1,68 persen.
Angka itu tidak boleh naik, maka jika ingin menyikapinya dengan menaikkan pembicaraan ke level filosofis maka negara memiliki kewajiban menjamin kehidupan rakyatnya.
Tugas negara itu pun diamanahkan ke lembaga-lembaga yang ada, termasuk pemerintah daerah sebagai pengemban amanah rakyat.
Pemkab Gorontalo Utara harus serius dan fokus mengendalikan inflasi, agar harga komoditas tidak diatur oleh hukum pasar yang berdampak merugikan masyarakat konsumen.
"Pemkab bersama TPID harus benar-benar memastikan harga komoditas pasar tidak serampangan berlaku, agar perekonomian daerah ini tetap berlangsung utuh," ujarnya.
Strategi ke depan adalah memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan efektivitas komunikasi khususnya di wilayah perbatasan yang banyak mengalami problematika dalam hal pasokan dan distribusi.
Banyak pemicu inflasi di daerah pesisir utara Gorontalo ini kata dia, kecenderuangan itu disebabkan luas wilayah yang memanjang dari timur ke barat atau dari perbatasan Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah, sehingga ada 3 pintu masuk di lintas Sulawesi termasuk dari Kabupaten Gorontalo-Limboto melalui Pontolo Kecamatan Kwandang.
Serta lautan yang menjadi pintu gerbang nasional dan internasional, melalui Pelabuhan Anggrek dan Kwandang.
Kondisi itu pun sangat berpengaruh dan menjadi masalah yang memicu inflasi jika tidak diatur melalui pelayanan yang baik.
Maka katanya lagi, persoalan keterjangkauan dan penyediaan bahan pokok termasuk bahan bakar minyak dan gas perlu sangat diseriusi.
Agar tidak terjadi kelangkaan di tengah tingginya permintaan khususnya di awal Ramadhan dan jelang Idul Fitri.
Harapannya, dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI dan Polri dalam menekan inflasi jelang Ramadhan dapat berhasil dilakukan.
Termasuk upaya membangun dan memperkuat ketahanan pangan di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Kita memaksimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, khususnya tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar inflasi mampu ditekan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap berjalan baik," kata Wakil Bupati Thariq Modanggu, di Gorontalo, Sabtu.
Sejauh ini kata dia, telah dua kali memimpin rapat TPID dalam upaya menyusun strategi yang efektif untuk menekan laju inflasi, khususnya jelang bulan Ramadhan di masa pandemi COVID-19.
Termasuk menggelar 'High Level Meeting' TPID dengan tema menjaga stabilitas harga jelang hari besar di masa pandemi COVID-19, dihadiri pemerintah Provinsi Gorontalo, pihak Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Pertamina, Bulog dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Secara keseluruhan kata dia, gambaran inflasi di Gorontalo Utara tahun 2020 mencapai 0,81 persen atau jauh lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 1,68 persen.
Angka itu tidak boleh naik, maka jika ingin menyikapinya dengan menaikkan pembicaraan ke level filosofis maka negara memiliki kewajiban menjamin kehidupan rakyatnya.
Tugas negara itu pun diamanahkan ke lembaga-lembaga yang ada, termasuk pemerintah daerah sebagai pengemban amanah rakyat.
Pemkab Gorontalo Utara harus serius dan fokus mengendalikan inflasi, agar harga komoditas tidak diatur oleh hukum pasar yang berdampak merugikan masyarakat konsumen.
"Pemkab bersama TPID harus benar-benar memastikan harga komoditas pasar tidak serampangan berlaku, agar perekonomian daerah ini tetap berlangsung utuh," ujarnya.
Strategi ke depan adalah memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan efektivitas komunikasi khususnya di wilayah perbatasan yang banyak mengalami problematika dalam hal pasokan dan distribusi.
Banyak pemicu inflasi di daerah pesisir utara Gorontalo ini kata dia, kecenderuangan itu disebabkan luas wilayah yang memanjang dari timur ke barat atau dari perbatasan Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah, sehingga ada 3 pintu masuk di lintas Sulawesi termasuk dari Kabupaten Gorontalo-Limboto melalui Pontolo Kecamatan Kwandang.
Serta lautan yang menjadi pintu gerbang nasional dan internasional, melalui Pelabuhan Anggrek dan Kwandang.
Kondisi itu pun sangat berpengaruh dan menjadi masalah yang memicu inflasi jika tidak diatur melalui pelayanan yang baik.
Maka katanya lagi, persoalan keterjangkauan dan penyediaan bahan pokok termasuk bahan bakar minyak dan gas perlu sangat diseriusi.
Agar tidak terjadi kelangkaan di tengah tingginya permintaan khususnya di awal Ramadhan dan jelang Idul Fitri.
Harapannya, dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI dan Polri dalam menekan inflasi jelang Ramadhan dapat berhasil dilakukan.
Termasuk upaya membangun dan memperkuat ketahanan pangan di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021