Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di daerah itu.
Ketua Bawaslu setempat, Lius Ahmad, di Gorontalo, Kamis, mengatakannya pada rapat koordinasi (rakor) yang digelar pihaknya, terkait strategi pengawasan PDPB.
"Kami melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI dan Polri termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta unsur media dari kantor berita Antara," katanya.
Pelaksanaan rakor untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan PDPB.
Diantaranya, melakukan kerja sama dengan seluruh pemerintah desa untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal, pindah/masuk serta beralih status dari masyarakat biasa menjadi TNI/Polri, dan sebaliknya.
Termasuk meminta usulan dari seluruh peserta rakor terkait pengawasan PDPB.
Komisioner Bawaslu Divisi PHL, Jefrian Akutu ikut memaparkan hasil rakor PDPB yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Juga menyampaikan daftar invertaris masalah dalam melakukan pengawasan PDPB selama ini, seperti sulitnya mendapatkan data 'by name by address' penduduk kabupaten itu yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.
"Kita terhalang dengan uji validasi data pemilih," katanya.
Namun kondisi Itu menjadi tantangan, sehingga pengawasan PDPB terus diperkuat.
Sementara komisioner KPU Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar, koordinator divisi data mengatakan, pihaknya segera melakukan verifikasi faktual yang dilakukan secara sampel di 11 kecamatan.
Langkah itu untuk memastikan nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang selama ini telah dimutakhirkan benar-benar valid.***
Bawaslu Gorontalo Utara menggelar rapat koordinasi terkait strategi pengawasan PDPB. (ANTARA/Susanti Sako)
