Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui peningkatan kapasitas pengelola pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang diselenggarakan di Kota Gorontalo.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman di Gorontalo, Rabu, mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa lokus stunting.
"Kita ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1.000 HPK di Provinsi Gorontalo," ujarnya.
Untuk mewujudkannya, kata Hartati, BKKBN berkomitmen untuk menjalankan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kecana).
"Dalam langkah penguatan program Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, BKKBN mendapat program Prioritas Percepatan Perbaikan Gizi melalui Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK dalam rangka pencegahan stunting," ucapnya.
Hartati menjelaskan stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
"Sejak 2017, pemerintah telah membentuk tim intervensi percepatan pencegahan angka stunting terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Tim intervensi percepatan pencegahan angka stunting terintegrasi, kata Hartati, melakukan intervensi di kabupaten/kota terhadap jumlah keluarga yang mempunyai baduta (anak usia di bawah dua tahun) terpapar 1.000 HPK.
"Pada tahun ini jumlah baduta terpapar sebanyak 25.477 di provinsi yang berada di lokus stunting, yakni Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Boalemo dan Bone Bolango," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman di Gorontalo, Rabu, mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa lokus stunting.
"Kita ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1.000 HPK di Provinsi Gorontalo," ujarnya.
Untuk mewujudkannya, kata Hartati, BKKBN berkomitmen untuk menjalankan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kecana).
"Dalam langkah penguatan program Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, BKKBN mendapat program Prioritas Percepatan Perbaikan Gizi melalui Proyek Prioritas Nasional Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK dalam rangka pencegahan stunting," ucapnya.
Hartati menjelaskan stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan.
"Sejak 2017, pemerintah telah membentuk tim intervensi percepatan pencegahan angka stunting terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Tim intervensi percepatan pencegahan angka stunting terintegrasi, kata Hartati, melakukan intervensi di kabupaten/kota terhadap jumlah keluarga yang mempunyai baduta (anak usia di bawah dua tahun) terpapar 1.000 HPK.
"Pada tahun ini jumlah baduta terpapar sebanyak 25.477 di provinsi yang berada di lokus stunting, yakni Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Boalemo dan Bone Bolango," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021