Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di daerah itu.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Selasa, mengatakan penyaluran bansos diupayakan tidak tumpang tindih sehingga percepatan penyalurannya terus dilakukan.
Mengingat ada beragam sumber pembiayaan bansos, yaitu APBN, APBD dan APBDesa.
Sehingga penyaluran bansos harus diperkuat, termasuk dalam penganggaran di masa pandemi COVID-19 ini.
Pemkab pun, kata dia, pada APBD Tahun Anggaran 2022, akan menyiapkan anggaran sebesar 5 persen dari APBD sebagai biaya tak terduga sesuai penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Biaya tersebut, kata Suleman, untuk menyesuaikan beberapa regulasi atau kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
Seperti dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tergolong dinamis.
Sehingga pembiayaan yang diperlukan dapat diambil melalui biaya tak terduga yang disiapkan.
"Repot juga kalau penanganan pandemi COVID-19 khususnya dalam penyaluran bansos jika harus melalui birokrasi panjang. Sehingga keputusan pemerintah sangat tepat," katanya.
Pemkab akan memprioritaskan refocusing dan penyaluran bansos tepat waktu dalam optimalisasi penanggulangan COVID-19 di daerah ini, tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Selasa, mengatakan penyaluran bansos diupayakan tidak tumpang tindih sehingga percepatan penyalurannya terus dilakukan.
Mengingat ada beragam sumber pembiayaan bansos, yaitu APBN, APBD dan APBDesa.
Sehingga penyaluran bansos harus diperkuat, termasuk dalam penganggaran di masa pandemi COVID-19 ini.
Pemkab pun, kata dia, pada APBD Tahun Anggaran 2022, akan menyiapkan anggaran sebesar 5 persen dari APBD sebagai biaya tak terduga sesuai penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Biaya tersebut, kata Suleman, untuk menyesuaikan beberapa regulasi atau kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
Seperti dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tergolong dinamis.
Sehingga pembiayaan yang diperlukan dapat diambil melalui biaya tak terduga yang disiapkan.
"Repot juga kalau penanganan pandemi COVID-19 khususnya dalam penyaluran bansos jika harus melalui birokrasi panjang. Sehingga keputusan pemerintah sangat tepat," katanya.
Pemkab akan memprioritaskan refocusing dan penyaluran bansos tepat waktu dalam optimalisasi penanggulangan COVID-19 di daerah ini, tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021