![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://gorontalo.antaranews.com/berita/18453/krb-minta-jokowi-tidak-silau-tawaran-philip-morris&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2015/09/20150927201509171915.jpg&description=KRB Minta Jokowi Tidak "Silau" Tawaran Philip Morris){kind=link}
Jakarta, (ANTARAGORONTALO) - Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Melawan Kebohongan Industri Rokok, dr Kartono Mohamad berharap Presiden Joko Widodo tidak "silau" oleh tawaran Philip Morris International (PMI) saat berkunjung ke Amerika Serikat pada 25-28 Oktober 2015.
"Presiden jangan sampai terjebak oleh tawaran uang banyak, tanpa sadar bahwa hal itu akan menjual rakyat Indonesia," kata Kartono Mohamad di Jakarta.
Kartono mengatakan janji yang ditawarkan PMI sebesar 2 miliar dolar AS memang sangat menggiurkan. Namun, dia berharap Presiden Jokowi menyadari bahwa seiring dengan investasi yang masuk itu, PMI sebenarnya berniat menjual racun ke Indonesia.
PMI merupakan salah satu industri rokok besar di Amerika Serikat. PMI juga telah berhasil membeli saham HM Sampoerna, salah satu industri rokok di Indonesia.
"Pertemuan Presiden Jokowi dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat, termasuk PMI, disponsori oleh Kamar Dagang Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kamar dagang itu swasta, bukan lembaga pemerintah," tuturnya.
Apalagi, lanjut Kartono, Kamar Dagang Amerika Serikat selama ini juga mendapat donasi besar dari industri rokok. Organisasi tersebut juga dikenal antiserikat buruh, antipengendalian perubahan iklim dan antikesehatan termasuk antipengendalian tembakau.
Karena sifatnya itu, sudah banyak perusahaan progresif yang kemudian keluar dari kepengurusan, bahkan keanggotaannya, seperti Apple, Nike dan CVS Health.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok Hery Chairiansyah mempertanyakan agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat yang justru lebih banyak bertemu dengan kalangan pebisnis daripada pemerintahan.
"Presiden Jokowi diagendakan bertemu Presiden Obama dan kalangan legislatif setengah hari. Sisanya, lebih banyak bertemu dengan kalangan pebisnis yang disponsori Kamar Dagang Amerika Serikat," katanya.
Menurut Hery, tidak masalah bila Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertemu dengan kalangan pebisnis untuk membahas investasi ke Indonesia. Namun, harus dipastikan investasi tersebut demi kebaikan rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi harus menyadari bahwa tidak semua investasi dari luar negeri membawa kebaikan bagi rakyat. Apalagi, investasi yang akan dibawa PMI adalah racun berupa rokok," tuturnya.
Apalagi, dengan masuknya investasi dari PMI, tentu pemerintah harus berkomitmen mengamankan investasi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah harus melindungi industri rokok dengan berbagai regulasi.
"Hal itu sudah terlihat saat ini dengan adanya upaya memasukkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional yang sangat mengakomodasi kepentingan industri rokok," katanya. *
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Presiden jangan sampai terjebak oleh tawaran uang banyak, tanpa sadar bahwa hal itu akan menjual rakyat Indonesia," kata Kartono Mohamad di Jakarta.
Kartono mengatakan janji yang ditawarkan PMI sebesar 2 miliar dolar AS memang sangat menggiurkan. Namun, dia berharap Presiden Jokowi menyadari bahwa seiring dengan investasi yang masuk itu, PMI sebenarnya berniat menjual racun ke Indonesia.
PMI merupakan salah satu industri rokok besar di Amerika Serikat. PMI juga telah berhasil membeli saham HM Sampoerna, salah satu industri rokok di Indonesia.
"Pertemuan Presiden Jokowi dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat, termasuk PMI, disponsori oleh Kamar Dagang Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kamar dagang itu swasta, bukan lembaga pemerintah," tuturnya.
Apalagi, lanjut Kartono, Kamar Dagang Amerika Serikat selama ini juga mendapat donasi besar dari industri rokok. Organisasi tersebut juga dikenal antiserikat buruh, antipengendalian perubahan iklim dan antikesehatan termasuk antipengendalian tembakau.
Karena sifatnya itu, sudah banyak perusahaan progresif yang kemudian keluar dari kepengurusan, bahkan keanggotaannya, seperti Apple, Nike dan CVS Health.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KRB Melawan Kebohongan Industri Rokok Hery Chairiansyah mempertanyakan agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat yang justru lebih banyak bertemu dengan kalangan pebisnis daripada pemerintahan.
"Presiden Jokowi diagendakan bertemu Presiden Obama dan kalangan legislatif setengah hari. Sisanya, lebih banyak bertemu dengan kalangan pebisnis yang disponsori Kamar Dagang Amerika Serikat," katanya.
Menurut Hery, tidak masalah bila Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertemu dengan kalangan pebisnis untuk membahas investasi ke Indonesia. Namun, harus dipastikan investasi tersebut demi kebaikan rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi harus menyadari bahwa tidak semua investasi dari luar negeri membawa kebaikan bagi rakyat. Apalagi, investasi yang akan dibawa PMI adalah racun berupa rokok," tuturnya.
Apalagi, dengan masuknya investasi dari PMI, tentu pemerintah harus berkomitmen mengamankan investasi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah harus melindungi industri rokok dengan berbagai regulasi.
"Hal itu sudah terlihat saat ini dengan adanya upaya memasukkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional yang sangat mengakomodasi kepentingan industri rokok," katanya. *
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015