Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan bantuan rumah layak huni dan rumah dinas untuk tenaga dokter, ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
Bupati Indra Yasin, Senin di Gorontalo mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni di daerah ini mencapai 12.600 unit, sedangkan pemerintah daerah hanya mampu mengintervensi 495 unit per tahun di 11 kecamatan.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan sehat di daerah ini, maka pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat yaitu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Untuk tahun anggaran 2016, pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan pembangunan rumah murah sebanyak 300 unit untuk PNS serta rumah dinas dokter dan perawat di 17 Puskesmas.
"Saya sendiri yang menyerahkan proposal permohonan bantuan tersebut langsung kepada direktur perencanaan pembiayaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dengan harapan mendapatkan kucuran bantuan tersebut," ujarnya.
Pemerintah daerah sendiri kata bupati, sangat mendukung program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BMR).
Mengingat Gorontalo Utara sangat berkomitmen menuntaskan rumah kumuh melalui program pembangunan rumah layak huni dan sehat, sejak tahun anggaran 2014 sebesar Rp1 miliar per kecamatan.
Di samping memanfaatkan bantuan program rumah layak huni, perbaikan rumah swadaya dari pemerintah provinsi.
Khusus pembangunan rumah PNS kata bupati, pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan seluas 3 hektare di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang.
Targetnya kata bupati, seluruh aparatur yang belum memiliki rumah segera mendapatkan hunian layak dan menetap di daerah ini, untuk mendorong perputaran roda perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lancar dan kondusif.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Bupati Indra Yasin, Senin di Gorontalo mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni di daerah ini mencapai 12.600 unit, sedangkan pemerintah daerah hanya mampu mengintervensi 495 unit per tahun di 11 kecamatan.
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan sehat di daerah ini, maka pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat yaitu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Untuk tahun anggaran 2016, pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan pembangunan rumah murah sebanyak 300 unit untuk PNS serta rumah dinas dokter dan perawat di 17 Puskesmas.
"Saya sendiri yang menyerahkan proposal permohonan bantuan tersebut langsung kepada direktur perencanaan pembiayaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dengan harapan mendapatkan kucuran bantuan tersebut," ujarnya.
Pemerintah daerah sendiri kata bupati, sangat mendukung program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BMR).
Mengingat Gorontalo Utara sangat berkomitmen menuntaskan rumah kumuh melalui program pembangunan rumah layak huni dan sehat, sejak tahun anggaran 2014 sebesar Rp1 miliar per kecamatan.
Di samping memanfaatkan bantuan program rumah layak huni, perbaikan rumah swadaya dari pemerintah provinsi.
Khusus pembangunan rumah PNS kata bupati, pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan seluas 3 hektare di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang.
Targetnya kata bupati, seluruh aparatur yang belum memiliki rumah segera mendapatkan hunian layak dan menetap di daerah ini, untuk mendorong perputaran roda perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lancar dan kondusif.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015