Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meminta lembaga penyelenggara pilkada, KPU dan Panwaslu untuk bekerja transparan, sehingga "pesta demokrasi" lima tahunan itu berjalan lancar.

"KPU dan Panwaslu harus transparan, terbuka dan sportif menjalankan tahapan pilkada, dan ini sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pilkada belum lama ini," kata Djamaludin, Minggu.

Pada Rakornas Pilkada Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal, diantaranya mengimbau kepada seluruh lembaga terkait dengan pelaksana Pilkada di seluruh daerah, agar mencegah dan mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan deteksi dini.

Selain itu dimintakan khusus ke KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara Pilkada agar bekerja secara transparan dan tidak menutupi hal-hal yang melanggar aturan.

"KPU dan Panwaslu harus menunjukan kredibiltas dan kinerja yang baik dan selalu mengedepankan netralitas dan professional, serta tidak sama sekali berpihak kepada tujuan-tujuan tertentu," jelasnya.

Sehingga kondisi masyarakat tetap stabil, aman dan nyaman di dalam melaksanakan pesta demokrasi itu.

Pernyataan pemkab Bone Bolango yang sejalan dengan penyampaian Presiden juga, yakni kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, agar tetap bersikap netral dan tidak mencampuri urusan-urusan politik terkait pelaksanaan Pilkada hingga hari H pencoblosan.

"Kepada masyarakat diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya Pilkada di masing-masing daerah," jelasnya.

Pilkada Bone BOlango sendiri akan diikuti enam pasangan calon, yakni Indrawanto Hasan-Ahmad Tahidji (Hanura-PPP), Kris Wartabone-Tahir Badu (PDIP-Gerindra).

Kemudian Syamsir Djafar Kiayi-Husain Lamanasa (Independen), Hamim Pou-Kilat Wartabone (PAN-PKPI), Azan Piola-Syamsu Botutihe (Demokrat-PKS) dan Ismet Mile-Ishak Liputo (Partai Golkar, PBB).

Pewarta:

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015