Komisi VII DPR RI menyampaikan agar pemerintah daerah tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram bersubsidi, karena pemerintah pusat masih menjamin dana subsidi untuk elpiji 3 kilogram tersebut.
"Gas melon (elpiji 3 kilogram) tetap disubsidi. Jadi (HET elpiji 3 kilogram) belum boleh naik," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, usai seminar energi ramah lingkungan hidup di Gereja HKBP Kabupaten Karawang, Sabtu.
Ia menyampaikan, meski HET elpiji 3 kilogram bersubsidi itu merupakan wewenang pemerintah daerah, tapi untuk sekarang ini belum boleh dinaikkan.
"Segala sesuatu harus diputuskan oleh pemerintah. Kalau ada upaya kenaikan HET, maka harus disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah," katanya.
Ia mengatakan agar skema elpiji subsidi 3 kilogram tepat sasaran. Sebab skenarionya itu elpiji 3 kilogram hanya untuk orang yang tidak mampu atau pelaku UMKM.
"Karena ini barang subsidi, jadi skemanya harus tepat sasaran. Skemanya harus diperbaiki agar tepat sasaran," kata dia.
Disebutkan kalau saat ini, terjadi kesenjangan antara harga gas elpiji bersubsidi dan nonsubsidi.
"Bayangkan perbandingan harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dengan 12 kilogram nonsubsidi, harga per kilonya itu beda sekali. Padahal sama-sama gas," kata dia.
Harga elpiji 12 kilogram nonsubsidi harga gas-nya mencapai Rp15 ribu per kilogram. Sedangkan harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi hanya Rp4 ribu per kilogram.
"Harganya itu senjang sekali. Jadi negara menyubsidi per kilo Rp11 ribu untuk elpiji 3 kilogram. Maka sering terjadi pengoplosan, karena barangnya sama, hanya timbangannya yang berbeda," kata dia.
Menurut Sugeng, pada dasarnya elpiji 3 kilogram bersubsidi itu diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ke depan subsidi bukan untuk barang, tapi orang atau keluarga.
"Dengan begitu orang atau keluarga itu akan langsung dapat bantuan, harga barang akan sama. Tapi sekarang kan yang disubsidi barangnya, yang disubsidi pertalite nya atau elpijinya," kata dia.
Sementara saat ini, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat telah menaikkan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi dengan harga yang bervariasi, ada yang HET-nya naik menjadi Rp19 ribu per tabung.
Di antara daerah yang menaikkan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi ialah Kabupaten/Kota Bekasi, Indramayu dan Cirebon.
Untuk di Karawang, kenaikan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi telah diusulkan Hiswana Migas setempat ke Pemkab Karawang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR: Pemda jangan naikkan HET elpiji 3 kilogram
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Gas melon (elpiji 3 kilogram) tetap disubsidi. Jadi (HET elpiji 3 kilogram) belum boleh naik," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, usai seminar energi ramah lingkungan hidup di Gereja HKBP Kabupaten Karawang, Sabtu.
Ia menyampaikan, meski HET elpiji 3 kilogram bersubsidi itu merupakan wewenang pemerintah daerah, tapi untuk sekarang ini belum boleh dinaikkan.
"Segala sesuatu harus diputuskan oleh pemerintah. Kalau ada upaya kenaikan HET, maka harus disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah," katanya.
Ia mengatakan agar skema elpiji subsidi 3 kilogram tepat sasaran. Sebab skenarionya itu elpiji 3 kilogram hanya untuk orang yang tidak mampu atau pelaku UMKM.
"Karena ini barang subsidi, jadi skemanya harus tepat sasaran. Skemanya harus diperbaiki agar tepat sasaran," kata dia.
Disebutkan kalau saat ini, terjadi kesenjangan antara harga gas elpiji bersubsidi dan nonsubsidi.
"Bayangkan perbandingan harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dengan 12 kilogram nonsubsidi, harga per kilonya itu beda sekali. Padahal sama-sama gas," kata dia.
Harga elpiji 12 kilogram nonsubsidi harga gas-nya mencapai Rp15 ribu per kilogram. Sedangkan harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi hanya Rp4 ribu per kilogram.
"Harganya itu senjang sekali. Jadi negara menyubsidi per kilo Rp11 ribu untuk elpiji 3 kilogram. Maka sering terjadi pengoplosan, karena barangnya sama, hanya timbangannya yang berbeda," kata dia.
Menurut Sugeng, pada dasarnya elpiji 3 kilogram bersubsidi itu diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ke depan subsidi bukan untuk barang, tapi orang atau keluarga.
"Dengan begitu orang atau keluarga itu akan langsung dapat bantuan, harga barang akan sama. Tapi sekarang kan yang disubsidi barangnya, yang disubsidi pertalite nya atau elpijinya," kata dia.
Sementara saat ini, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat telah menaikkan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi dengan harga yang bervariasi, ada yang HET-nya naik menjadi Rp19 ribu per tabung.
Di antara daerah yang menaikkan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi ialah Kabupaten/Kota Bekasi, Indramayu dan Cirebon.
Untuk di Karawang, kenaikan HET elpiji 3 kilogram bersubsidi telah diusulkan Hiswana Migas setempat ke Pemkab Karawang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR: Pemda jangan naikkan HET elpiji 3 kilogram
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022