Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Anggota DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontlo, Mufroil meminta pemerintah daerah setempat menaikkan gaji guru berstatus honorer hingga minimal menjadi Rp750 ribu per bulan.
Mufroil, anggota Fraksi Gerakan Keadilan (gabungan PKS dan Gerindra) di Gorontalo, Kamis menyatakan honorarium guru tidak tetap di daerah itu tertinggi di Provinsi Gorontalo yatu sebesar Rp600 ribu per bulan, namun kenaikkannya perlu dilakukan.
"Minimal naik mencapai Rp750 ribu per bulan, mengingat jumlah yang diterima saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan para guru honorer," ujarnya.
Mufroil berpendapat, kesejahteraan guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tidak tetap (GTT) atau honorer sangat menentukan kualitas pendidikan di daerah.
"Jika guru sejahtera, dipastikan kegiatan belajar mengajar mereka selama enam hari setiap pekan akan optimal," ujarnya.
Apalagi keberadaan guru honor yang melakukan pengabdian di daerah terpencil maupun kepulauan, sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah mengkaji ulang anggaran belanja aparatur khusus guru honor agar bisa dinaikkan.
Ia pun berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah madrasah di daerah itu.
Seperti penyaluran seragam gratis maupun beasiswa pendidikan. "Harus ada porsi pembagian merata untuk alokasi anggaran pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh," ujarnya.
APBD tahun 2016 mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sebesar Rp169,035 miliar atau 21,78 persen dari rencana belanja.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Mufroil, anggota Fraksi Gerakan Keadilan (gabungan PKS dan Gerindra) di Gorontalo, Kamis menyatakan honorarium guru tidak tetap di daerah itu tertinggi di Provinsi Gorontalo yatu sebesar Rp600 ribu per bulan, namun kenaikkannya perlu dilakukan.
"Minimal naik mencapai Rp750 ribu per bulan, mengingat jumlah yang diterima saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan para guru honorer," ujarnya.
Mufroil berpendapat, kesejahteraan guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tidak tetap (GTT) atau honorer sangat menentukan kualitas pendidikan di daerah.
"Jika guru sejahtera, dipastikan kegiatan belajar mengajar mereka selama enam hari setiap pekan akan optimal," ujarnya.
Apalagi keberadaan guru honor yang melakukan pengabdian di daerah terpencil maupun kepulauan, sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah mengkaji ulang anggaran belanja aparatur khusus guru honor agar bisa dinaikkan.
Ia pun berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah madrasah di daerah itu.
Seperti penyaluran seragam gratis maupun beasiswa pendidikan. "Harus ada porsi pembagian merata untuk alokasi anggaran pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh," ujarnya.
APBD tahun 2016 mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sebesar Rp169,035 miliar atau 21,78 persen dari rencana belanja.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016