Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah untuk mewaspadai paham-paham radikal yang akhirnya mengganggu kondisi keamanan di daerah.
"Awasi pergerakan dan penyebaran paham radikal yang berpotensi melahirkan teroris-teroris yang dapat mengancam kondusifitas daerah ini," ujar Indra, Senin.
Menurut dia, seluruh aparatur wajib berperan aktif mewaspadai masuknya gerakan-gerakan separatis mengingat Gorontalo Utara berada di jalur terbuka trans Sulawesi, wilayah lautnya pun berbatasan langsung dengan beberapa negara.
Aparatur di tingkat desa hingga kabupaten, menjadi ujung tombak pemerintahan daerah ini.
Mereka wajib menjadi pemberi informasi awal kepada kepala daerah, sehingga pemerintah daerah bisa bersikap waspada terhadap isu-isu yang berdampak pada perpecahan ataupun pertikaian.
"Jika ada hal-hal yang mencurigakan di setiap lingkungan, baik dilakukan perorangan atau secara berkelompok maka wajib segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, khususnya aparat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)," ujarnya.
Nilai-nilai pancasilais dan persatuan harus dikedepankan, demi peningkatan pembangunan daerah ini, sehingga paham radikal yang mengatasnamakan agama tidak dibenarkan.
Terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), ia meyakinkan jika sejak awal tahun 2015 lalu sudah tidak ada lagi di daerah ini, penggiatnya bahkan sudah ke luar daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Awasi pergerakan dan penyebaran paham radikal yang berpotensi melahirkan teroris-teroris yang dapat mengancam kondusifitas daerah ini," ujar Indra, Senin.
Menurut dia, seluruh aparatur wajib berperan aktif mewaspadai masuknya gerakan-gerakan separatis mengingat Gorontalo Utara berada di jalur terbuka trans Sulawesi, wilayah lautnya pun berbatasan langsung dengan beberapa negara.
Aparatur di tingkat desa hingga kabupaten, menjadi ujung tombak pemerintahan daerah ini.
Mereka wajib menjadi pemberi informasi awal kepada kepala daerah, sehingga pemerintah daerah bisa bersikap waspada terhadap isu-isu yang berdampak pada perpecahan ataupun pertikaian.
"Jika ada hal-hal yang mencurigakan di setiap lingkungan, baik dilakukan perorangan atau secara berkelompok maka wajib segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, khususnya aparat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)," ujarnya.
Nilai-nilai pancasilais dan persatuan harus dikedepankan, demi peningkatan pembangunan daerah ini, sehingga paham radikal yang mengatasnamakan agama tidak dibenarkan.
Terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), ia meyakinkan jika sejak awal tahun 2015 lalu sudah tidak ada lagi di daerah ini, penggiatnya bahkan sudah ke luar daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016