Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara menaikkan anggaran bantuan rumah layak huni untuk tahun anggaran 2016 ini.
Bupati Indra Yasin, Sabtu di Gorontalo, mengatakan, jika tahun anggaran 2015 lalu bantuan yang diterima per Kepala Keluarga (KK) mencapai Rp21 juta.
Kini dinaikkan menjadi Rp23 juta per unit.
"Harapannya, bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima khususnya warga miskin yang rumahnya berlantai tanah atau berdinding jelaga maupun beratap rumbia," ujar Indra.
Hingga tahun 2018 nanti kata dia, pemerintah daerah menargetkan tuntas rumah layak huni mencapai 6.000 unit tersebar di 11 kecamatan.
Ia pun mengimbau, agar masyarakat penerima bantuan tetap memprioritaskan pembangunan rumah bantuan tersebut secara swadaya.
Artinya, pembangunannya dilakukan secara bergotong royong agar dapat menghemat biaya mengingat anggarannya cukup terbatas.
Masyarakat penerima bantuan pun diminta tidak menambah-nambah ukuran, agar tidak menyulitkan mereka menyiapkan dana tambahan akibat kurangnya material bahan bangunan.
Beberapa kasus pembangunan rumah layak huni sehat yang tidak rampung, akibat pemilik yang menambah-nambah ukuran luas bangunan, akhirnya anggaran membengkak dari alokasi bantuan yang diterima.
"Sehingga pemerintah daerah mengimbau hal tersebut tidak terulang lagi demi lancarnya program gratis tersebut," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Bupati Indra Yasin, Sabtu di Gorontalo, mengatakan, jika tahun anggaran 2015 lalu bantuan yang diterima per Kepala Keluarga (KK) mencapai Rp21 juta.
Kini dinaikkan menjadi Rp23 juta per unit.
"Harapannya, bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima khususnya warga miskin yang rumahnya berlantai tanah atau berdinding jelaga maupun beratap rumbia," ujar Indra.
Hingga tahun 2018 nanti kata dia, pemerintah daerah menargetkan tuntas rumah layak huni mencapai 6.000 unit tersebar di 11 kecamatan.
Ia pun mengimbau, agar masyarakat penerima bantuan tetap memprioritaskan pembangunan rumah bantuan tersebut secara swadaya.
Artinya, pembangunannya dilakukan secara bergotong royong agar dapat menghemat biaya mengingat anggarannya cukup terbatas.
Masyarakat penerima bantuan pun diminta tidak menambah-nambah ukuran, agar tidak menyulitkan mereka menyiapkan dana tambahan akibat kurangnya material bahan bangunan.
Beberapa kasus pembangunan rumah layak huni sehat yang tidak rampung, akibat pemilik yang menambah-nambah ukuran luas bangunan, akhirnya anggaran membengkak dari alokasi bantuan yang diterima.
"Sehingga pemerintah daerah mengimbau hal tersebut tidak terulang lagi demi lancarnya program gratis tersebut," ungkapnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016