Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023.
"Penetapan rancangan APBD tersebut, telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD,, dihadiri Bupati Thariq Modanggu, pimpinan dan anggota DPRD, tim anggaran pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, dan pejabat eselon di pemerintahan daerah ini" kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Rabu.
Deisy Sandra berharap, tahun 2023 nanti, seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam APBD sebagai investasi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah ini, dapat terlaksana dengan baik.
"Mengingat percepatan realisasi anggaran menjadi pendorong utama dalam merealisasikan investasi pemerintah di daerah ini. Saya berharap, pemerintah daerah dapat memperhatikan percepatan serapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan," katanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte, menyampaikan laporannya dengan rincian, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer lain-lain, pendapatan daerah yang sah, dengan target mencapai Rp707,8 miliar.
Bersumber dari PAD Rp37,4 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp11,1 miliar, retribusi Rp8,4 miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp13,5 miliar.
Pendapatan transfer Rp670,3 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp646,7 miliar, transfer antar daerah Rp23,6 miliar.
Belanja daerah mencapai Rp799,6 miliar, meliputi belanja operasi Rp482,3 miliar. Diperuntukkan untuk belanja pegawai Rp283,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp180,9 miliar.
Belanja bunga pinjaman atau pinjaman PEN Rp7,7 miliar, hibah Rp9,3 miliar dan bantuan sosial Rp1,1 miliar.
Belanja modal Rp181,8 miliar, diperuntukkan pada belanja modal tanah Rp2,8 miliar, belanja peralatan dan mesin Rp17,7 miliar, belanja gedung dan bangunan Rp27 miliar, belanja jalan, jaringan dan irigasi Rp131,5 miliar.
Belanja aset tetap lainnya Rp2,7 miliar, belanja tidak terduga Rp1,5 miliar. Belanja transfer Rp133,9 miliar, untuk belanja bagi hasil ke desa Rp1 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp132,9 miliar.
Jika memperhitungkan besaran pendapatan dan total belanja daerah, kata Matran, mengalami defisit Rp91,8M. Sehingga harapan satu-satunya untuk menutupi defisit, adalah bersumber dari pembiayaan neto.
Dimana pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan atau tahun anggaran berikut.
Meliputi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan sisa hasil perhitungan anggaran (Silpa) mencapai Rp108,4 miliar.
Dengan pengeluaran pembiayaan Rp16,5 miliar yang diproyeksikan dalam rangka penyertaan modal Rp1,5 miliar, cicilan PEN yang jatuh tempo Rp15,050 miliar, pembiayaan neto Rp91,8 miliar, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
"Sehingga posisi APBD 2023, ditetapkan berimbang," katanya.
Bupati Thariq Modanggu mengatakan, sangat mengapresiasi kinerja Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan anggaran hingga ditetapkan.
"Seluruh masukan, saran dan koreksi dari DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sangat penting. Sehingga penganggaran tersebut dapat terlaksana adil merata dan berkesinambungan," katanya.
Pemerintah daerah optimistis, percepatan realisasi anggaran tahun 2023 akan terwujud sesuai harapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Penetapan rancangan APBD tersebut, telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD,, dihadiri Bupati Thariq Modanggu, pimpinan dan anggota DPRD, tim anggaran pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, dan pejabat eselon di pemerintahan daerah ini" kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Rabu.
Deisy Sandra berharap, tahun 2023 nanti, seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan dalam APBD sebagai investasi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah ini, dapat terlaksana dengan baik.
"Mengingat percepatan realisasi anggaran menjadi pendorong utama dalam merealisasikan investasi pemerintah di daerah ini. Saya berharap, pemerintah daerah dapat memperhatikan percepatan serapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan," katanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte, menyampaikan laporannya dengan rincian, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer lain-lain, pendapatan daerah yang sah, dengan target mencapai Rp707,8 miliar.
Bersumber dari PAD Rp37,4 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp11,1 miliar, retribusi Rp8,4 miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp13,5 miliar.
Pendapatan transfer Rp670,3 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp646,7 miliar, transfer antar daerah Rp23,6 miliar.
Belanja daerah mencapai Rp799,6 miliar, meliputi belanja operasi Rp482,3 miliar. Diperuntukkan untuk belanja pegawai Rp283,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp180,9 miliar.
Belanja bunga pinjaman atau pinjaman PEN Rp7,7 miliar, hibah Rp9,3 miliar dan bantuan sosial Rp1,1 miliar.
Belanja modal Rp181,8 miliar, diperuntukkan pada belanja modal tanah Rp2,8 miliar, belanja peralatan dan mesin Rp17,7 miliar, belanja gedung dan bangunan Rp27 miliar, belanja jalan, jaringan dan irigasi Rp131,5 miliar.
Belanja aset tetap lainnya Rp2,7 miliar, belanja tidak terduga Rp1,5 miliar. Belanja transfer Rp133,9 miliar, untuk belanja bagi hasil ke desa Rp1 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp132,9 miliar.
Jika memperhitungkan besaran pendapatan dan total belanja daerah, kata Matran, mengalami defisit Rp91,8M. Sehingga harapan satu-satunya untuk menutupi defisit, adalah bersumber dari pembiayaan neto.
Dimana pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan atau tahun anggaran berikut.
Meliputi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan sisa hasil perhitungan anggaran (Silpa) mencapai Rp108,4 miliar.
Dengan pengeluaran pembiayaan Rp16,5 miliar yang diproyeksikan dalam rangka penyertaan modal Rp1,5 miliar, cicilan PEN yang jatuh tempo Rp15,050 miliar, pembiayaan neto Rp91,8 miliar, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
"Sehingga posisi APBD 2023, ditetapkan berimbang," katanya.
Bupati Thariq Modanggu mengatakan, sangat mengapresiasi kinerja Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan anggaran hingga ditetapkan.
"Seluruh masukan, saran dan koreksi dari DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sangat penting. Sehingga penganggaran tersebut dapat terlaksana adil merata dan berkesinambungan," katanya.
Pemerintah daerah optimistis, percepatan realisasi anggaran tahun 2023 akan terwujud sesuai harapan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022