Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Matran Lasunte, menyebut edukasi tentang pencegahan politik uang harus menjadi gerakan prioritas memasuki tahun politik dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Edukasi bersama penting dilakukan untuk membangun kesadaran bersama pula, tentang pencegahan aksi politik uang yang dapat mencederai Pemilu 2024, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten ini, pada tahun yang sama," kata pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD tersebut, di Gorontalo, Sabtu.
"Kita cegah politik uang melalui edukasi yang kuat kepada masyarakat. Khususnya tentang dampak buruk politik uang," katanya.
Selain tugas penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, partai politik, politisi termasuk anggota DPRD pun harus berperan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang praktik-praktik politik uang dan langkah pencegahan.
Namun kata dia, pihak penyelenggara pun harus dapat memahami tentang perbedaan politik uang dan operasional partai politik.
Dua hal itu kata Matran, memiliki perbedaan signifikan, juga perlu menjadi bagian dalam edukasi kepada publik agar tidak terjadi salah tafsir.
Sebab dalam partai politik, untuk menggerakkan 'mesin' politik, tentu memerlukan biaya operasional.
Seperti uang transportasi tim yang merupakan tanggung jawab dari peserta Pemilu.
"Kita wajib memerangi politik uang. Tidak sekadar mencegah, namun memperkuat edukasi agar masyarakat paham dan ikut menjadi pengawas partisipatif untuk melakukan gerakan pencegahan," kata dia.
Ia berharap, pelaksanaan pemilu di Indonesia, khususnya Gorontalo dan kabupaten tersebut, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.
Serta berlangsung jujur, adil dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
"Pemilu 2024 wajib bersih dari politik uang dan ini menjadi tugas kita bersama," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Edukasi bersama penting dilakukan untuk membangun kesadaran bersama pula, tentang pencegahan aksi politik uang yang dapat mencederai Pemilu 2024, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten ini, pada tahun yang sama," kata pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD tersebut, di Gorontalo, Sabtu.
"Kita cegah politik uang melalui edukasi yang kuat kepada masyarakat. Khususnya tentang dampak buruk politik uang," katanya.
Selain tugas penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, partai politik, politisi termasuk anggota DPRD pun harus berperan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang praktik-praktik politik uang dan langkah pencegahan.
Namun kata dia, pihak penyelenggara pun harus dapat memahami tentang perbedaan politik uang dan operasional partai politik.
Dua hal itu kata Matran, memiliki perbedaan signifikan, juga perlu menjadi bagian dalam edukasi kepada publik agar tidak terjadi salah tafsir.
Sebab dalam partai politik, untuk menggerakkan 'mesin' politik, tentu memerlukan biaya operasional.
Seperti uang transportasi tim yang merupakan tanggung jawab dari peserta Pemilu.
"Kita wajib memerangi politik uang. Tidak sekadar mencegah, namun memperkuat edukasi agar masyarakat paham dan ikut menjadi pengawas partisipatif untuk melakukan gerakan pencegahan," kata dia.
Ia berharap, pelaksanaan pemilu di Indonesia, khususnya Gorontalo dan kabupaten tersebut, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.
Serta berlangsung jujur, adil dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
"Pemilu 2024 wajib bersih dari politik uang dan ini menjadi tugas kita bersama," imbuhnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022