Wabup: Perlu Pendekatan Agama Cegah Politik Uang

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, Senin di Gorontalo mengatakan, perlu pendekatan agama untuk mencegah praktik politik uang "money politics" pada pemilihan kepala daerah 2017 di Provinsi Gorontalo.

Menurut dia di Gorontalo, Senin, praktik politik uang sulit dicegah. Apalagi jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka sangat sulit membuktikannya.

Gerakan yang tepat dilakukan, kata pria yang juga menjabat pimpinan partai politik di kabupaten tersebut adalah melalui pendekatan agama.

Setiap kegiatan keagamaan, baik ceramah agama di lingkungan pemerintahan ataupun majelis taklim di setiap desa maupun melalui organisasi keagamaan yang digeluti pemuda remaja, perlu diselingi materi pencerahan terkait dampak negatif yang ditimbulkan terhadap praktik politik uang.

Penyampaian yang paling efektif, kata Roni, adalah masyarakat harus memahami tentang hukum praktik politik uang yang dikategorikan haram, sebab ada unsur suap dan pemaksaan yang tidak sesuai hati nurani.

Ia mengurai bentuk pemahaman bagi masyarakat melalui pendekatan agama, yaitu pelaku politik uang akan berdosa dan penerimanya juga berdosa. Artinya sama-sama melakukan dosa jika melakukan transaksi tersebut untuk memenangkan pasangan calon yang ditentukan pemberi uang.

Sebaliknya, jika pelaku politik uang memberikan ke penerima, namun penerima tidak mengikuti keinginan pemberi untuk memilih calon yang ditentukan, maka pelaku tergolong pemberi sedekah dan penerima tidak berdosa.

"Pemahaman tersebut cukup sederhana, namun jika dilakukan melalui pendekatan agama maka saya yakin akan berhasil mencegah politik uang," ujar Roni.

Karena itu, kata dia, diperlukan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah ini, untuk mencegah politik uang yang tidak memberikan pendidikan berpolitik santun dan cerdas bagi masyarakat.
Ia menilai, pendekatan melalui bidang keagamaan tersebut akan memuluskan langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan keinginan masyarakat, agar setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di seluruh tingkatan, baik pilgub maupun pilkada di kabupaten dan kota, terhindar dari praktik politik uang yang tidak mendidik masyarakat.