Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, menyamakan pendapat dalam penanganan potensi pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu).
"Kami menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan pendapat dalam penanganan potensi pelanggaran dalam pemilu. Ini dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bawaslu secara keseluruhan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli di Gorontalo, Rabu.
Rapat koordinasi pun kata dia, lebih spesifik membahas penanganan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi dan pemetaan daerah pemilihan (dapil), dihadiri Bawaslu Kabupaten dan Kota.
Menurutnya, pengawas pemilu harus benar-benar cermat dalam melakukan pengawasan terkait implementasi tujuh prinsip dalam pemetaan dapil, agar dapat melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, mengatakan pula bahwa kesamaan pendapat sangat penting dalam memahami penanganan pelanggaran khususnya pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penataan dapil.
Ke depan, ada dua rencana kegiatan yang akan dilakukan Bawaslu. Pertama, dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam penanganan pelanggaran, maka setiap bulan akan dilaksanakan bedah regulasi.
Kedua, adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan dalam hal penanganan pelanggaran.
Pihaknya akan melakukan kompetisi sosialisasi penanganan pelanggaran dalam bentuk video dan animasi.
Menurut John, hal tersebut diharapkan memunculkan ide kreatif, inovasi, dan keinginan untuk lebih mendalami terkait regulasi penanganan pelanggaran pemilu.
Anggota Bawaslu lainnya, Ahmad Abdullah juga mengatakan bahwa prinsip proporsionalitas dalam pemilu harus diperhatikan.
Jumlah kursi atau dapil dalam pemilihan menentukan banyaknya suara pemilih yang terwakili dalam pemilihan.
Oleh karena itu, Ahmad mengharapkan segala proses tahapan dan pelaksanaan tugas dalam penanganan pelanggaran dicermati sesuai dengan ketentuan serta senantiasa membangun komunikasi dengan Bawaslu Provinsi.
"Kita wujudkan bersama Pemilu Serentak 2024 tanpa pelanggaran demi suksesnya seluruh tahapan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia," imbuhnya.***
Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi dan pemetaan daerah pemilihan, dihadiri Bawaslu Kabupaten dan Kota, pada Selasa (24/1/2023). (ANTARA/HO-Bawaslu)
