Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (DATKD) untuk Tahun Anggaran 2025.
"Secara resmi Pemprov serta pemerintah kabupaten/kota se Gorontalo menerima DIPA dan DATKD tersebut yang diserahkan dalam bentuk digital oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Adnan Wimbyarto," kata Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan setelah dua bulan kabinet merah putih menjabat, saat ini memasuki tahap yang paling penting dalam pemerintahan yaitu penyerahan DIPA satuan kerja kementerian, lembaga dan DATKD untuk Tahun Anggaran 2025.
"Tentunya hal ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2025, kata Rudy.
Menurutnya DIPA dan DATKD merupakan salah satu instrumen utama yang akan berdampak luas dalam penanganan seluruh aspek pembangunan di wilayah Gorontalo.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran pemerintahan dan instansi vertikal untuk mempercepat pelaksanaan APBN.
"Saya berharap seluruh jajaran, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat mempercepat pelaksanaan APBN. Pelaksanaan itu juga tentunya harus dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Rudy pula.
Diketahui, perkembangan APBN untuk Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,6 triliun, atau meningkat 8,9 persen dibanding Tahun 2024.
Dana tersebut dialokasikan untuk pemerintah pusat sebesar Rp1,1 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp919,9 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja APBN Tahun 2025 Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp10,26 triliun, angka tersebut turun 22,09 persen dibanding alokasi belanja 2024.
Kakanwil DJPb Provinsi Adnan Wimbyarto menjelaskan penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa belanja pemerintah pusat dan beberapa proyek nasional yang sudah selesai.
"Alokasi belanja kita turun hampir Rp2 triliun. Belanja pusat Tahun 2025 hanya Rp3,74 triliun. Ada beberapa program prioritas yakni program pendidikan, kesehatan perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan," katanya.
Beberapa program unggulan Tahun 2025 yang sudah ditampung dalam alokasi APBN adalah makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan.***
