Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk mengatasi defisit anggaran dengan tepat.
"Jika berencana melakukan penundaan realisasi program dan kegiatan akibat defisit yang terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ini, maka pilih kegiatan yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat atau kurang prioritas," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran, di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD telah melakukan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam rangka evaluasi kondisi keuangan yang ada.
Hasilnya, DPRD sangat mengapresiasi langkah pemkab dalam upaya memacu pelaksanaan program dan kegiatan.
Apalagi organisasi perangkat daerah (OPD) sangat proaktif memacu program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 ini. "Kondisi itu bahkan terasa hingga di DPRD," katanya.
Namun yang perlu diperhatikan, adalah struktur APBD yang memiliki defisit murni mencapai Rp51 miliar.
"Kami ingatkan agar pemkab bisa memastikan sumber anggaran untuk menutup defisit tersebut. Ada nggak anggarannya. Ini perlu dipastikan oleh pemerintah daerah," katanya.
Seperti penyampaian pihak TAPD, kata Roni, defisit sejumlah Rp38 miliar masih belum dapat diatasi melalui SiLPA atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
"Kami berharap, jika defisit anggaran tidak mampu diatasi, maka rasionalisasi yang akan dilakukan tidak sampai menyentuh anggaran prioritas untuk kepentingan masyarakat," katanya pula.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro,mengatakan, pemkab berupaya menutup defisit Tahun Anggaran 2023 diantaranya melalui SiLPA, maupun rasionalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Selain itu mengoptimalkan percepatan realisasi program dan kegiatan, untuk mencapai percepatan anggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
"Kita optimalisasi program dan kegiatan tahun ini, untuk memuluskan investasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan bersumber dari APBD," katanya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Jika berencana melakukan penundaan realisasi program dan kegiatan akibat defisit yang terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ini, maka pilih kegiatan yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat atau kurang prioritas," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran, di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD telah melakukan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam rangka evaluasi kondisi keuangan yang ada.
Hasilnya, DPRD sangat mengapresiasi langkah pemkab dalam upaya memacu pelaksanaan program dan kegiatan.
Apalagi organisasi perangkat daerah (OPD) sangat proaktif memacu program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 ini. "Kondisi itu bahkan terasa hingga di DPRD," katanya.
Namun yang perlu diperhatikan, adalah struktur APBD yang memiliki defisit murni mencapai Rp51 miliar.
"Kami ingatkan agar pemkab bisa memastikan sumber anggaran untuk menutup defisit tersebut. Ada nggak anggarannya. Ini perlu dipastikan oleh pemerintah daerah," katanya.
Seperti penyampaian pihak TAPD, kata Roni, defisit sejumlah Rp38 miliar masih belum dapat diatasi melalui SiLPA atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
"Kami berharap, jika defisit anggaran tidak mampu diatasi, maka rasionalisasi yang akan dilakukan tidak sampai menyentuh anggaran prioritas untuk kepentingan masyarakat," katanya pula.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro,mengatakan, pemkab berupaya menutup defisit Tahun Anggaran 2023 diantaranya melalui SiLPA, maupun rasionalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Selain itu mengoptimalkan percepatan realisasi program dan kegiatan, untuk mencapai percepatan anggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
"Kita optimalisasi program dan kegiatan tahun ini, untuk memuluskan investasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan bersumber dari APBD," katanya.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023