Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo telah mendaftarkan 27 ribu warga setempat yang menjadi pekerja informal sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sebagai komitmen pemerintah memberikan jaminan sosial kepada mereka.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Selasa, mengatakan jumlah 27 ribu warga yang dilindungi lewat program BPJAMSOSTEK di daerah itu sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Kita tahun ini menganggarkan Rp5 miliar dalam melindungi pekerja informal lewat APBD," ucap dia.
Dengan anggaran tersebut, katanya, klaim yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai tiga kali lipat dari total iuran yang dibayarkan.
"Ini juga untuk mengubah cara kira membantu masyarakat. Dalam bantuan duka yang dulu Rp2,5 juta, jika setahun ada 400 orang yang meninggal kalau alokasi di APBD cuma Rp1 miliar, berarti hanya 400 orang yang bisa kami bantu," kata Hamim.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, katanya, bukan sekadar dana duka yang bisa diberikan pemda tetapi ada juga bantuan masa depan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Arif Budiman mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam program perlindungan sosial untuk para pekerja informal.
"Dukungan pemerintah daerah sendiri seperti kita lihat saat ini, Pak Bupati menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dibuatkan video agar semua daerah bisa mencontoh Bupati Bone Bolango untuk mendaftarkan pekerja rentan yang tidak mampu lewat BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan lewat APBD atau APBDes," ujar dia.
Ia mengungkapkan dari enam daerah di Provinsi Gorontalo, cakupan kepesertaan yang tertinggi di Bone Bolango yang hampir 100 persen.
Ia optimistis pada 2023 cakupan program jaminan sosial itu di daerah setempat mencapai 100 persen.
"Alhamdulillah di Bone Bolango sampai kepala desa sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dan kami harap ini bisa ditiru oleh desa lain di Bone Bolango maupun Provinsi Gorontalo," kata Arif.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Selasa, mengatakan jumlah 27 ribu warga yang dilindungi lewat program BPJAMSOSTEK di daerah itu sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Kita tahun ini menganggarkan Rp5 miliar dalam melindungi pekerja informal lewat APBD," ucap dia.
Dengan anggaran tersebut, katanya, klaim yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai tiga kali lipat dari total iuran yang dibayarkan.
"Ini juga untuk mengubah cara kira membantu masyarakat. Dalam bantuan duka yang dulu Rp2,5 juta, jika setahun ada 400 orang yang meninggal kalau alokasi di APBD cuma Rp1 miliar, berarti hanya 400 orang yang bisa kami bantu," kata Hamim.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, katanya, bukan sekadar dana duka yang bisa diberikan pemda tetapi ada juga bantuan masa depan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Arif Budiman mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam program perlindungan sosial untuk para pekerja informal.
"Dukungan pemerintah daerah sendiri seperti kita lihat saat ini, Pak Bupati menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dibuatkan video agar semua daerah bisa mencontoh Bupati Bone Bolango untuk mendaftarkan pekerja rentan yang tidak mampu lewat BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan lewat APBD atau APBDes," ujar dia.
Ia mengungkapkan dari enam daerah di Provinsi Gorontalo, cakupan kepesertaan yang tertinggi di Bone Bolango yang hampir 100 persen.
Ia optimistis pada 2023 cakupan program jaminan sosial itu di daerah setempat mencapai 100 persen.
"Alhamdulillah di Bone Bolango sampai kepala desa sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dan kami harap ini bisa ditiru oleh desa lain di Bone Bolango maupun Provinsi Gorontalo," kata Arif.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023