Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Gorontalo Rifli Katili membahas empat isu strategis yang dihadapi dan harus mendapatkan perhatian bersama pada Musyawarah Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Bone Bolango.
"Pertama terkait kesejahteraan. Korpri berkewajiban mendorong serta meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas anggotanya," ucap Rifli pada kegiatan itu, Senin.
Menurutnya, banyak anggota Korpri yang sejahtera karena memiliki surat keputusan (SK) dan diuntungkan dengan SK karena 'laku dijual' di mana mana, tapi sejalan dengan itu sebagai Korpri harus tetap memperjuangkan kesejahteraan anggota dan jajarannya.
Isu selanjutnya kata Rifli adalah profesionalisme dan kinerja. Korpri berperan untuk mendorong anggotanya agar lebih profesional dalam mewujudkan pembangunan tata pemerintahan yang baik (good government).
"Dari dulu hingga sekarang profesionalisme kita sebagai ASN itu sering dipertanyakan. Untuk itu saya minta kepada anggota Korpri segera berbenah diri, profesional bekerja serta perbanyak inovasi," ajak Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo itu.
Ketiga, peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota Korpri. Dewan Pengurus Korpri diharapkan mendirikan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) agar dapat memberikan bantuan kepada ASN yang tersandung masalah melalui LKBH Korpri.
"Kemudian yang ke empat isu aktual kita adalah netralitas ASN. Empat isu ini yang harus kita pikirkan bersama agar mewujudkan organisasi yang kuat, handal dan netral. Kalau spirit anggota Korpri ini diasah dengan baik pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa," pungkas Rifli.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Pertama terkait kesejahteraan. Korpri berkewajiban mendorong serta meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas anggotanya," ucap Rifli pada kegiatan itu, Senin.
Menurutnya, banyak anggota Korpri yang sejahtera karena memiliki surat keputusan (SK) dan diuntungkan dengan SK karena 'laku dijual' di mana mana, tapi sejalan dengan itu sebagai Korpri harus tetap memperjuangkan kesejahteraan anggota dan jajarannya.
Isu selanjutnya kata Rifli adalah profesionalisme dan kinerja. Korpri berperan untuk mendorong anggotanya agar lebih profesional dalam mewujudkan pembangunan tata pemerintahan yang baik (good government).
"Dari dulu hingga sekarang profesionalisme kita sebagai ASN itu sering dipertanyakan. Untuk itu saya minta kepada anggota Korpri segera berbenah diri, profesional bekerja serta perbanyak inovasi," ajak Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo itu.
Ketiga, peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota Korpri. Dewan Pengurus Korpri diharapkan mendirikan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) agar dapat memberikan bantuan kepada ASN yang tersandung masalah melalui LKBH Korpri.
"Kemudian yang ke empat isu aktual kita adalah netralitas ASN. Empat isu ini yang harus kita pikirkan bersama agar mewujudkan organisasi yang kuat, handal dan netral. Kalau spirit anggota Korpri ini diasah dengan baik pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa," pungkas Rifli.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023