Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Suleman Lakoro, memilih mengatur arus kas daerah dengan optimal untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kita cegah kesalahan pengelolaan keuangan daerah maka dilakukan pemetaan (mapping) dan pelacakan (tracking) sedini mungkin. Mengingat terjadi defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp38 miliar. Belanja kita mencapai Rp802 miliar dengan pendapatan Rp707 miliar, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp30 miliar, masih terjadi defisit yang harus diatasi dengan tepat," katanya di Gorontalo, Senin.
Menanggapi demo yang terjadi di Badan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan buka tutup kas daerah, bahwa sistem itu saat ini sengaja dilakukan dalam rangka mengatur arus kas daerah.
"Jangan sampai jebol dong, soalnya defisit kita Rp38 miliar. Makanya kita atur penagihan keuangan dan untuk sementara memberlakukan skala prioritas. Kita atur sesuai regulasi dan arahan BPK," kata Sekda.
Ia menyebut jika ada yang melakukan penagihan, maka tidak serta merta diproses.
"Kita lihat dulu prioritas sesuai kondisi keuangan daerah. Jangan pula ada yang melakukan program dan kegiatan namun anggaran tidak tersedia mengingat defisit yang dialami. Ini kita evaluasi dan atur dengan baik," jelasnya.
Ia menegaskan, selaku Ketua TAPD atau pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati, pihaknya wajib mengatur arus kas dengan baik.
"Kami memilih untuk sangat berhati-hati supaya tidak salah dalam mengelola keuangan. Apalagi saat ini, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi gelondongan seperti sebelumnya, daerah yang merencanakan dan mengelola sehingga bisa dilakukan improvisasi. Saat ini tidak begitu lagi sebab DAU sudah diberi merk atau ada peruntukannya, mengacu pada regulasi terbaru, maka wajib hati-hati agar tidak melanggar prosedur. Ini yang kita tata dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak publik yang prioritas," tambahnya.
Menurutnya, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan DPRD atau Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan terhadap skema yang dihasilkan dari evaluasi pemetaan yang berhasil dilakukan.
"Belum hari ini mengingat padatnya kegiatan pemerintah daerah, namun kami pastikan dalam minggu ini. Setelahnya kita optimistis pengelolaan keuangan kembali normal," imbuhnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Kita cegah kesalahan pengelolaan keuangan daerah maka dilakukan pemetaan (mapping) dan pelacakan (tracking) sedini mungkin. Mengingat terjadi defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp38 miliar. Belanja kita mencapai Rp802 miliar dengan pendapatan Rp707 miliar, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp30 miliar, masih terjadi defisit yang harus diatasi dengan tepat," katanya di Gorontalo, Senin.
Menanggapi demo yang terjadi di Badan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan buka tutup kas daerah, bahwa sistem itu saat ini sengaja dilakukan dalam rangka mengatur arus kas daerah.
"Jangan sampai jebol dong, soalnya defisit kita Rp38 miliar. Makanya kita atur penagihan keuangan dan untuk sementara memberlakukan skala prioritas. Kita atur sesuai regulasi dan arahan BPK," kata Sekda.
Ia menyebut jika ada yang melakukan penagihan, maka tidak serta merta diproses.
"Kita lihat dulu prioritas sesuai kondisi keuangan daerah. Jangan pula ada yang melakukan program dan kegiatan namun anggaran tidak tersedia mengingat defisit yang dialami. Ini kita evaluasi dan atur dengan baik," jelasnya.
Ia menegaskan, selaku Ketua TAPD atau pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati, pihaknya wajib mengatur arus kas dengan baik.
"Kami memilih untuk sangat berhati-hati supaya tidak salah dalam mengelola keuangan. Apalagi saat ini, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak lagi gelondongan seperti sebelumnya, daerah yang merencanakan dan mengelola sehingga bisa dilakukan improvisasi. Saat ini tidak begitu lagi sebab DAU sudah diberi merk atau ada peruntukannya, mengacu pada regulasi terbaru, maka wajib hati-hati agar tidak melanggar prosedur. Ini yang kita tata dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak publik yang prioritas," tambahnya.
Menurutnya, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan DPRD atau Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan terhadap skema yang dihasilkan dari evaluasi pemetaan yang berhasil dilakukan.
"Belum hari ini mengingat padatnya kegiatan pemerintah daerah, namun kami pastikan dalam minggu ini. Setelahnya kita optimistis pengelolaan keuangan kembali normal," imbuhnya.*
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023