Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Gorontalo Utara Djafar Ismail, di Gorontalo, Kamis, terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.
"Kami melalui rapat paripurna internal, telah menerbitkan 18 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh bupati selaku kepala daerah terkait LHP tahun anggaran 2019," ujarnya.
Rekomendasi itu di antaranya perbaikan terhadap kekurangan serapan anggaran dan pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam LHP 2019, kata dia, banyak mata anggaran yang tidak tertib, termasuk program-program yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA), pada pelaksanaan atau realisasinya tidak mencapai 100 persen.
"Banyak anggaran yang tersisa dan sisa-sisa anggaran tersebut tidak dilaporkan, dan baru ditemukan atau ketahuan pada saat pihak BPK melakukan pemeriksaan," ucap Djafar.
Seharusnya, menurut dia, sisa-sisa anggaran tersebut dikumpulkan kemudian secara akumulasi menjadi pendapatan untuk tahun anggaran berikutnya.
"Pemerintah kabupaten perlu menjelaskannya dalam bentuk pertanggungjawaban terkait anggaran sisa tersebut," tuturnya.
Ia mengatakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan pencatatan aset daerah masih perlu dibenahi agar untuk tahun anggaran selanjutnya lebih rapi dan tidak menjadi temuan lagi.
Dalam rangka pelaksanaan belanja, kata dia, organisasi perangkat daerah (OPD) agar taat asas, taat aturan, wajib disiplin, dan jangan sampai anggaran yang tersisa atau tidak terpakai bahkan yang melampaui tidak ditangani atau OPD acuh tak acuh bahkan tidak mau tahu.
"Pemerintah kabupaten harus lebih serius dalam pengelolaan keuangan daerah agar antara predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang beberapa kali diraih sinergi dengan pemanfaatan dan pertanggungjawaban terhadap peruntukan anggaran dalam program-program yang direalisasikan," kata Djafar.
