Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, ikut bertanggungjawab terhadap defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
"Yang saya pahami dari awal, defisit yang terjadi dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sudah diketahui oleh DPRD. Maka 25 anggota di lembaga ini wajib ikut bertanggung jawab terhadap defisit yang terjadi, sebab Peraturan Daerah tentang APBD merupakan produk DPRD. Saya pun berinisiatif mengundang secara terbuka seluruh masyarakat untuk menyaksikan pembahasan anggaran terkait solusi yang akan diambil oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengatasi defisit," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya rakyat diundang untuk menyaksikan, bukan ikut membahas dan melihat langsung jalannta rapat karen seluruh informasi seharusnya dapat diakses oleh siapa saja.
Ia menyebut, pembahasan APBD tersebut penting dilakukan dan DPRD merasa perlu proaktif mengundang TAPD, mengingat kondisi defisit mungkin tidak dapat ditutupi dari beberapa sumber seperti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan pendapatan asli daerah (PAD).
"DPRD mau membahas secara terbuka dengan pemerintah daerah yaitu TAPD, agar tidak terjadi salah sangka di ruang publik terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini," kata Hamzah.
Ia menyebut, rapat yang diinisiasi DPRD sudah dua kali digelar. "Yang ketiga kali belum dipenuhi, itu lumrah. Mungkin pemerintah daerah sementara menggelar kegiatan penting lain. Nanti kita gelar lagi," kata Hamzah pula.
DPRD wajib melakukan rasionalisasi anggaran bersama-sama sebab ikut bertanggungjawab dalam APBD yang memang sudah disetujui bersama sejak awal. "Kita punya niat baik bersama untuk segera menyelesaikan ketidaknormalan situasi ini, dengan defisit anggaran yang mencapai Rp38 miliar," imbuhnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selaku Ketua TAPD, Suleman Lakoro mengatakan, pihaknya belum dapat menghadiri undangan DPRD dalam rapat pembahasan rasionalisasi anggaran.
"Kami telah menyelesaikan pemetaan terkait skema menyelesaikan defisit dalam APBD 2023 yang mencapai Rp38 miliar. Namun undangan DPRD untuk rapat yang ketiga ini belum dapat kami penuhi mengingat padatnya kegiatan pemerintah daerah yang memang sudah terjadwal. Kami mohon maaf, dan memastikan akan mengatur jadwal ulang untuk mengundang Badan Anggaran DPRD pada pembahasan tersebut," kata Suleman.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Yang saya pahami dari awal, defisit yang terjadi dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sudah diketahui oleh DPRD. Maka 25 anggota di lembaga ini wajib ikut bertanggung jawab terhadap defisit yang terjadi, sebab Peraturan Daerah tentang APBD merupakan produk DPRD. Saya pun berinisiatif mengundang secara terbuka seluruh masyarakat untuk menyaksikan pembahasan anggaran terkait solusi yang akan diambil oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengatasi defisit," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya rakyat diundang untuk menyaksikan, bukan ikut membahas dan melihat langsung jalannta rapat karen seluruh informasi seharusnya dapat diakses oleh siapa saja.
Ia menyebut, pembahasan APBD tersebut penting dilakukan dan DPRD merasa perlu proaktif mengundang TAPD, mengingat kondisi defisit mungkin tidak dapat ditutupi dari beberapa sumber seperti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan pendapatan asli daerah (PAD).
"DPRD mau membahas secara terbuka dengan pemerintah daerah yaitu TAPD, agar tidak terjadi salah sangka di ruang publik terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini," kata Hamzah.
Ia menyebut, rapat yang diinisiasi DPRD sudah dua kali digelar. "Yang ketiga kali belum dipenuhi, itu lumrah. Mungkin pemerintah daerah sementara menggelar kegiatan penting lain. Nanti kita gelar lagi," kata Hamzah pula.
DPRD wajib melakukan rasionalisasi anggaran bersama-sama sebab ikut bertanggungjawab dalam APBD yang memang sudah disetujui bersama sejak awal. "Kita punya niat baik bersama untuk segera menyelesaikan ketidaknormalan situasi ini, dengan defisit anggaran yang mencapai Rp38 miliar," imbuhnya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selaku Ketua TAPD, Suleman Lakoro mengatakan, pihaknya belum dapat menghadiri undangan DPRD dalam rapat pembahasan rasionalisasi anggaran.
"Kami telah menyelesaikan pemetaan terkait skema menyelesaikan defisit dalam APBD 2023 yang mencapai Rp38 miliar. Namun undangan DPRD untuk rapat yang ketiga ini belum dapat kami penuhi mengingat padatnya kegiatan pemerintah daerah yang memang sudah terjadwal. Kami mohon maaf, dan memastikan akan mengatur jadwal ulang untuk mengundang Badan Anggaran DPRD pada pembahasan tersebut," kata Suleman.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023