Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta agar indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu harus terintegrasi, realistis dan terukur.
"Selama ini saya memandang penyusunan indikator kinerja masih dilakukan parsial padahal tujuannya sama untuk menyejahterakan rakyat," katanya di Gorontalo, Senin.
Ia mencontohkan, pemprov mau menurunkan kemiskinan dua persen pada tahun depan. Dua persen itu siapa saja yang akan berkontribusi.
Contohnya, dinas pertanian harus bantu berapa misalnya, maka peran yang sama harus dibantu oleh OPD yang lain juga.
"Jangan sampai dinas pertanian menyalurkan sapi ke yang miskin tadi, sementara dinas pangan dan dinas perikanan tidak kasih beras dan ikan, malah kasih ke yang lain. Ini yang saya maksudkan jadi kendala," kata Gubernur Ismail membuka bimbingan teknis Penyusunan Indikator Kinerja dan Mengulas Pohon Kinerja serta Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan.
Untuk mewujudkan perencanaan dan indikator kinerja yang baik memerlukan data akurat. Warga miskin harus dipetakan dengan baik dan diintervensi secara bersama sama.
Data kemiskinan harus dipotret berdasarkan status desil yang tidak bisa sama perlakuannya.
Ia menilai, intervensi kemiskinan tidak cukup pada desil IV atau miskin, tetapi juga pada desil III hampir miskin. Membuang banyak energi pada desil IV mungkin akan menekan kemiskinan, tapi desil III yang tidak disentuh juga akan menyebabkan kemiskinan.
“Justru itu kalau mau, dengan kabupaten/kota kita lihat by name by addres-nya, kita lacak. Kami di provinsi akan menunjang kabupaten/kota untuk mengentaskan itu. Mengingat penurunan kemiskinan ini harus menjadi cita-cita besar kita semua,” katanya.
Aspek indikator yang realistis juga menjadi penekanan.
Ia minta, OPD tidak memasang target yang tinggi namun dengan intervensi anggaran yang kecil. Sebaliknya, anggaran yang besar tidak realistis jika memasang indikator yang kecil.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Selama ini saya memandang penyusunan indikator kinerja masih dilakukan parsial padahal tujuannya sama untuk menyejahterakan rakyat," katanya di Gorontalo, Senin.
Ia mencontohkan, pemprov mau menurunkan kemiskinan dua persen pada tahun depan. Dua persen itu siapa saja yang akan berkontribusi.
Contohnya, dinas pertanian harus bantu berapa misalnya, maka peran yang sama harus dibantu oleh OPD yang lain juga.
"Jangan sampai dinas pertanian menyalurkan sapi ke yang miskin tadi, sementara dinas pangan dan dinas perikanan tidak kasih beras dan ikan, malah kasih ke yang lain. Ini yang saya maksudkan jadi kendala," kata Gubernur Ismail membuka bimbingan teknis Penyusunan Indikator Kinerja dan Mengulas Pohon Kinerja serta Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan.
Untuk mewujudkan perencanaan dan indikator kinerja yang baik memerlukan data akurat. Warga miskin harus dipetakan dengan baik dan diintervensi secara bersama sama.
Data kemiskinan harus dipotret berdasarkan status desil yang tidak bisa sama perlakuannya.
Ia menilai, intervensi kemiskinan tidak cukup pada desil IV atau miskin, tetapi juga pada desil III hampir miskin. Membuang banyak energi pada desil IV mungkin akan menekan kemiskinan, tapi desil III yang tidak disentuh juga akan menyebabkan kemiskinan.
“Justru itu kalau mau, dengan kabupaten/kota kita lihat by name by addres-nya, kita lacak. Kami di provinsi akan menunjang kabupaten/kota untuk mengentaskan itu. Mengingat penurunan kemiskinan ini harus menjadi cita-cita besar kita semua,” katanya.
Aspek indikator yang realistis juga menjadi penekanan.
Ia minta, OPD tidak memasang target yang tinggi namun dengan intervensi anggaran yang kecil. Sebaliknya, anggaran yang besar tidak realistis jika memasang indikator yang kecil.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023