Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang transparan dan akuntabel.
Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango Iwan Mustapa di Manado, Jumat mengungkapkan tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk mengasah dan meningkatkan kapasitas dan kualitas para pengelola keuangan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Semua ini dilaksanakan agar pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan bisa transparan dan akuntabel atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan," ucap Iwan.
Ia ingin melalui kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari itu mampu mempersiapkan sumber daya aparatur pengelola keuangan yang memiliki kompetensi unggul dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja.
Pelaksanaan kegiatan itu kata Iwan menggandeng Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai narasumber.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango Hamim Pou menegaskan PPK dan bendahara di setiap organisasi perangkat daerah diminta jujur dan amanah dalam mengelola anggaran.
Bupati Hamim menegaskan bahwa pimpinan OPD tidak sembarang dalam menunjuk dan memilih bendahara serta PPK. Olehnya itu ia berpesan kepada para bendahara dan PPK untuk dapat merawat kejujuran dan tetap amanah dalam menjalankan tugas mengelola anggaran.
"Bendahara dan PPK ini tidak sembarang Kepala Dinas menunjuk anda, oleh karena itu rawatlah kejujuran, tetap amanah, menjaga kekompakan, saling mengingatkan, dan menjaga satu sama lain," pesan Hamim.
Bupati Bone Bolango dua periode juga mengimbau kepada para OPD, bendahara, dan PPK untuk dapat mendahulukan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri sesuai imbauan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango Iwan Mustapa di Manado, Jumat mengungkapkan tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk mengasah dan meningkatkan kapasitas dan kualitas para pengelola keuangan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Semua ini dilaksanakan agar pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan bisa transparan dan akuntabel atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan," ucap Iwan.
Ia ingin melalui kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari itu mampu mempersiapkan sumber daya aparatur pengelola keuangan yang memiliki kompetensi unggul dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja.
Pelaksanaan kegiatan itu kata Iwan menggandeng Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai narasumber.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango Hamim Pou menegaskan PPK dan bendahara di setiap organisasi perangkat daerah diminta jujur dan amanah dalam mengelola anggaran.
Bupati Hamim menegaskan bahwa pimpinan OPD tidak sembarang dalam menunjuk dan memilih bendahara serta PPK. Olehnya itu ia berpesan kepada para bendahara dan PPK untuk dapat merawat kejujuran dan tetap amanah dalam menjalankan tugas mengelola anggaran.
"Bendahara dan PPK ini tidak sembarang Kepala Dinas menunjuk anda, oleh karena itu rawatlah kejujuran, tetap amanah, menjaga kekompakan, saling mengingatkan, dan menjaga satu sama lain," pesan Hamim.
Bupati Bone Bolango dua periode juga mengimbau kepada para OPD, bendahara, dan PPK untuk dapat mendahulukan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri sesuai imbauan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023