Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepala Kepolosian Resor (Kapolres) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo AKBP Muhammad Alli terus mengingatkan jajarannya, untuk tidak terlibat dalam praktik politik praktis.
Kapolres Bone Bolango Akbp Muhammad Alli di Gorontalo, Rabu mengatakan hal tersebut secara rutin disampaikan ke seluruh jajarannya, untuk menindaklanjuti arahan Kapolri secara berjenjang ke bawah, tentang netralitas Kepolisian Republik Indinesia (Polri) pada Pemilu 2024.
"Aturan dan arahan dari Kapolri sudah jelas, bahwa Polri dilarang keras terlibat politik praktis," kata Akbp Muhammad Alli.
Ia mengatakan bahwa selaku Kapolres Bone Bolango, dirinya tidak akan bermain-main dalam hal penegakan aturan, guna menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2024.
Khusus untuk personel Polri yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kabupaten Bone Bolango, kata Kapolres ia tidak henti-hentinya juga mengingatkan untuk dapat menangani kasus atau masalah pelanggaran Pemilu secara
Hal tersebut, lanjutnya, sudah menjadi satu kewajiban setiap personel Polri, khususnya dalam hal menangani permasalahan hingga pengamanan tahapan Pemilu, yang ada di seluruh wilayah.
Selain itu, atensi pimpinan secara berjenjang ke bawah tentang netralitas Polri dalam Pemilu, menjadi salah satu alasan mengapa ia tegas dalam menegakkan aturan.
"Ini adalah bentuk dukungan Polri untuk menjamin keamanan dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Bone Bolango," kata Kapolres.
Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dengan baik dan benar, serta tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang hanya bisa berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Jika ada yang merasa ragu dengan kebenaran suatu informasi, maka kami membuka ruang. Silahkan tanyakan ke personel Kepolisian terdekat," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Kapolres Bone Bolango Akbp Muhammad Alli di Gorontalo, Rabu mengatakan hal tersebut secara rutin disampaikan ke seluruh jajarannya, untuk menindaklanjuti arahan Kapolri secara berjenjang ke bawah, tentang netralitas Kepolisian Republik Indinesia (Polri) pada Pemilu 2024.
"Aturan dan arahan dari Kapolri sudah jelas, bahwa Polri dilarang keras terlibat politik praktis," kata Akbp Muhammad Alli.
Ia mengatakan bahwa selaku Kapolres Bone Bolango, dirinya tidak akan bermain-main dalam hal penegakan aturan, guna menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2024.
Khusus untuk personel Polri yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kabupaten Bone Bolango, kata Kapolres ia tidak henti-hentinya juga mengingatkan untuk dapat menangani kasus atau masalah pelanggaran Pemilu secara
Hal tersebut, lanjutnya, sudah menjadi satu kewajiban setiap personel Polri, khususnya dalam hal menangani permasalahan hingga pengamanan tahapan Pemilu, yang ada di seluruh wilayah.
Selain itu, atensi pimpinan secara berjenjang ke bawah tentang netralitas Polri dalam Pemilu, menjadi salah satu alasan mengapa ia tegas dalam menegakkan aturan.
"Ini adalah bentuk dukungan Polri untuk menjamin keamanan dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Bone Bolango," kata Kapolres.
Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya dengan baik dan benar, serta tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang hanya bisa berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Jika ada yang merasa ragu dengan kebenaran suatu informasi, maka kami membuka ruang. Silahkan tanyakan ke personel Kepolisian terdekat," imbuhnya.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024