Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menginstruksikan kepada satuan kerja dan organisasi perangkat daerah agar mempercepat pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024.
"Kita percepat pengadaan barang dan jasa di tahun ini. Termasuk memprioritaskan program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar serapan anggaran dapat terealisasi sesuai harapan dan program yang dikucurkan ke daerah ini dapat terlaksana dengan baik," kata Pj Gubernur di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan seluruh pengelola program dapat memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa. Apalagi untuk DAK fisik agar dokumen kontraknya tidak melewati bulan Maret Tahun 2024.
Kondisi itu dinilainya penting untuk mengantisipasi jika ada rekanan yang menawar terlalu rendah. Mengingat pemanfaatan sisa hasil tender (SHT) tidak lagi seperti dulu.
"Kalau dulu, daerah bisa memanfaatkan SHT. Namun saat ini berapa dana yang terpakai, itulah yang disalurkan," katanya.
Ia berharap instruksi tersebut menjadi perhatian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, mengingat pada tahun anggaran 2023, serapan anggaran tidak mencapai 100 persen.
Seperti Pemprov, sejumlah Rp20 miliar anggaran DAK fisik tidak terserap. Begitu pula di kabupaten dan kota, ada serapan anggaran yang tidak berhasil mencapai 100 persen, di antaranya di Kabupaten Gorontalo Utara sekitar Rp4 miliar.
"Saya menyampaikan ini secara langsung kepada para bupati dan wali kota untuk dapat ditindaklanjuti demi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia berharap percepatan serapan anggaran di tahun 2024 ini dapat terealisasi.
"Makin cepat dimasukkan (input) makin cepat terealisasi. Para kepala daerah diharapkan memperhatikan hal ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Kita percepat pengadaan barang dan jasa di tahun ini. Termasuk memprioritaskan program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar serapan anggaran dapat terealisasi sesuai harapan dan program yang dikucurkan ke daerah ini dapat terlaksana dengan baik," kata Pj Gubernur di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan seluruh pengelola program dapat memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa. Apalagi untuk DAK fisik agar dokumen kontraknya tidak melewati bulan Maret Tahun 2024.
Kondisi itu dinilainya penting untuk mengantisipasi jika ada rekanan yang menawar terlalu rendah. Mengingat pemanfaatan sisa hasil tender (SHT) tidak lagi seperti dulu.
"Kalau dulu, daerah bisa memanfaatkan SHT. Namun saat ini berapa dana yang terpakai, itulah yang disalurkan," katanya.
Ia berharap instruksi tersebut menjadi perhatian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, mengingat pada tahun anggaran 2023, serapan anggaran tidak mencapai 100 persen.
Seperti Pemprov, sejumlah Rp20 miliar anggaran DAK fisik tidak terserap. Begitu pula di kabupaten dan kota, ada serapan anggaran yang tidak berhasil mencapai 100 persen, di antaranya di Kabupaten Gorontalo Utara sekitar Rp4 miliar.
"Saya menyampaikan ini secara langsung kepada para bupati dan wali kota untuk dapat ditindaklanjuti demi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia berharap percepatan serapan anggaran di tahun 2024 ini dapat terealisasi.
"Makin cepat dimasukkan (input) makin cepat terealisasi. Para kepala daerah diharapkan memperhatikan hal ini," katanya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024