Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke - 9 kabupaten tersebut, Selasa, di halaman kantor bupati setempat.
Ketua DPRD Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf, mengatakan, momentum HUT Kabupaten merupakan ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di daerah ini.
Dalam sambutannya membuka rapat paripurna yang banyak dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta pejabat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur PT PAL Indonesia serta pimpinan partai politik, TNI dan Polri dan organisasi sosial kemasyarakatan, Nurjanah mengatakan, paradigma penggunaan anggaran daerah harus diganti dan disesuaikan.
Yaitu mengikuti konsep Presiden Joko Widodo "money follow program priority" dimana seluruh program prioritas dan terfokus harus mampu dianggarkan agar langsung dinikmati masyarakat.
DPRD mendukung paradigma tersebut, dibuktikan dengan alokasi anggaran APBD Gorontalo Utara dimana 65 persen untuk prioritas anggaran pro rakyat dan 35 persen untuk anggaran belanja aparatur.
Srikandi kelahiran Pulau Ponelo tersebut mengatakan, Gorontalo Utara sebagai daerah otonom baru yang telah berusia sembilan tahun, harus mampu mensejajarkan eksistensinya dengan daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo.
Dibuktikan dengan capaian pembangunan yang mampu berimbas pada penurunan angka kemiskinan dari 33,33 persen tahun 2007, kini turun menjadi 18,11 persen tahun 2015.
Sehingga DPRD mengakui, visi pembangunan pemerintahan paket "SINAR" dibawah kepemimpinan Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran yang difokuskan mewujudkan Gorontalo Utara sebagai Kota Maritim di Poros Utara Indonesia, dinilai sudah sangat relevan.
Nurjanah berpesan, dukungan DPRD terhadap alokasi anggaran pro rakyat melalui APBD yang disusun pemerintah daerah, sangat total.
Asalkan, kerja keras dan kerja cerdas mampu dipertahankan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang akan bermuara pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Ketua DPRD Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf, mengatakan, momentum HUT Kabupaten merupakan ajang evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di daerah ini.
Dalam sambutannya membuka rapat paripurna yang banyak dihadiri para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta pejabat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur PT PAL Indonesia serta pimpinan partai politik, TNI dan Polri dan organisasi sosial kemasyarakatan, Nurjanah mengatakan, paradigma penggunaan anggaran daerah harus diganti dan disesuaikan.
Yaitu mengikuti konsep Presiden Joko Widodo "money follow program priority" dimana seluruh program prioritas dan terfokus harus mampu dianggarkan agar langsung dinikmati masyarakat.
DPRD mendukung paradigma tersebut, dibuktikan dengan alokasi anggaran APBD Gorontalo Utara dimana 65 persen untuk prioritas anggaran pro rakyat dan 35 persen untuk anggaran belanja aparatur.
Srikandi kelahiran Pulau Ponelo tersebut mengatakan, Gorontalo Utara sebagai daerah otonom baru yang telah berusia sembilan tahun, harus mampu mensejajarkan eksistensinya dengan daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo.
Dibuktikan dengan capaian pembangunan yang mampu berimbas pada penurunan angka kemiskinan dari 33,33 persen tahun 2007, kini turun menjadi 18,11 persen tahun 2015.
Sehingga DPRD mengakui, visi pembangunan pemerintahan paket "SINAR" dibawah kepemimpinan Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran yang difokuskan mewujudkan Gorontalo Utara sebagai Kota Maritim di Poros Utara Indonesia, dinilai sudah sangat relevan.
Nurjanah berpesan, dukungan DPRD terhadap alokasi anggaran pro rakyat melalui APBD yang disusun pemerintah daerah, sangat total.
Asalkan, kerja keras dan kerja cerdas mampu dipertahankan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang akan bermuara pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016