Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan pemerintah daerah seluruh Provinsi Gorontalo menandatangani nota kesepahaman penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di daerah itu.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gorontalo, Senin, mengatakan kerja sama itu menandakan kehadiran negara tidak hanya terbatas di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di daerah Sulawesi dan Timur Indonesia.
Pihaknya perlu mendorong anak muda yang memiliki potensi untuk bekerja di luar negeri dengan didukung oleh negara melalui nota kesepahaman tersebut sebagai langkah awal.
"Nota kesepahaman ini adalah fasilitasi awal, di mana anak muda akan diberi pelatihan, agar mereka menjadi kompeten, ahli, terampil di bidang yang mereka pilih," kata dia.
Untuk itu, pihaknya telah membuka pos pelayanan yang akan diresmikan di Provinsi Gorontalo.
Ia berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo terutama Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin yang mengerti masalah dan potensi anak muda dan peluang kerja di luar negeri yang dorong oleh negara melalui Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin mengapresiasi langkah dari BP2MI di Provinsi Gorontalo.
"Ini merupakan langkah besar bagi kami untuk mengirim calon pekerja migran dengan prosedur resmi di Provinsi Gorontalo. Melihat angkatan kerja yang mencapai lebih dari seratus ribu di Gorontalo, ini merupakan modal besar terutama dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi," kata dia.*
Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin memberikan sambutan pada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di aula rumah jabatan Gubernur di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (3/6/2024). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk bekerja sama dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di daerah itu. (ANTARA/Adiwinata Solihin)
