Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama relawan dari berbagai elemen mendiskusikan rencana aksi mitigasi bencana alam, baik sebelum maupun setelah terjadi bencana.
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin pada pertemuan bersama lintas relawan nonpemerintah di aula rumah jabatan gubernur, Senin, menyebut, sebenarnya pemerintah sudah memiliki beberapa rencana aksi yang akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Namun mendengar beberapa masukan dari bapak ibu sekalian, mungkin kita perlu membentuk kembali tim kecil dari para relawan dan OPD terkait agar rencana aksi ini agar dapat kita formulasi," katanya.
Beberapa hal yang mengemuka yakni menyangkut edukasi dini di lembaga pendidikan formal. Peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan bencana juga dipandang sangat penting.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy juga mengapresiasi kinerja para relawan dalam membantu pemerintah selama tanggap darurat bencana.
Pihaknya meminta masukan dari para relawan untuk penyusunan rencana aksi yang dinilainya saat ini belum terintegrasi.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dari teman-teman relawan yang sangat membantu kami di pemerintah provinsi," kata Rudy.
Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD sedang memetakan potensi kerawanan bencana, berikut menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.
Hal lainnya yang telah tersusun di rencana aksi yakni berkaitan dengan pemulihan psikologi masyarakat dan rehabilitasi infrastruktur.
Terkait dengan masa tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan hingga 29 Juli 2024 untuk bencana banjir dan tanah longsor.
Rudy berharap dalam periode tersebut proses evakuasi hingga penyerahan bantuan kepada korban yang terdampak dapat tetap dilakukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin pada pertemuan bersama lintas relawan nonpemerintah di aula rumah jabatan gubernur, Senin, menyebut, sebenarnya pemerintah sudah memiliki beberapa rencana aksi yang akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Namun mendengar beberapa masukan dari bapak ibu sekalian, mungkin kita perlu membentuk kembali tim kecil dari para relawan dan OPD terkait agar rencana aksi ini agar dapat kita formulasi," katanya.
Beberapa hal yang mengemuka yakni menyangkut edukasi dini di lembaga pendidikan formal. Peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan bencana juga dipandang sangat penting.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy juga mengapresiasi kinerja para relawan dalam membantu pemerintah selama tanggap darurat bencana.
Pihaknya meminta masukan dari para relawan untuk penyusunan rencana aksi yang dinilainya saat ini belum terintegrasi.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dari teman-teman relawan yang sangat membantu kami di pemerintah provinsi," kata Rudy.
Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD sedang memetakan potensi kerawanan bencana, berikut menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.
Hal lainnya yang telah tersusun di rencana aksi yakni berkaitan dengan pemulihan psikologi masyarakat dan rehabilitasi infrastruktur.
Terkait dengan masa tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan hingga 29 Juli 2024 untuk bencana banjir dan tanah longsor.
Rudy berharap dalam periode tersebut proses evakuasi hingga penyerahan bantuan kepada korban yang terdampak dapat tetap dilakukan.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024