Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama tujuh hari, sejak 18-24 Januari 2015.
Kepala BPBD Gorontalo Utara, Roni Bumulo, Minggu, di Gorontalo mengatakan, status tersebut telah ditetapkan Bupati Indra Yasin, setelah bencana tanah longsor dan banjir yang masih melanda wilayah ini.
"Bupati Indra Yasin telah menetapkan status darurat bencana banjir dan tanah longsor mengingat daerah ini tergolong rawan dua bencana tersebut," ujar Roni.
Menurut dia, sebanyak 11 kecamatan di kabupaten ini tergolong rawan banjir sehingga masyarakat di titik-titik rawan seperti daerah aliran sungai dan perbukitan diminta terus waspada dan tidak berdiam diri saat hujan deras terjadi.
Pada Sabtu (17/1) bencana tanah longsor terjadi di ruas jalan trans Sulawesi, tepatnya di Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, hingga sempat memutus arus lalu lintas di jalur penghubung satu-satunya arah dari dan ke Gorontalo.
Tidak hanya delapan titik tanah longsor, banjir bandang juga melanda Dusun Sapauwea dan Dusun Imana Pante, Desa Imana, dengan ketinggian air mencapai dua meter.
"Hingga saat ini kami masih fokus menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut, mengingat sekitar 200 jiwa membutuhkan bantuan makanan cepat saji dan obat-obatan sehingga pendataan kerugian belum dilakukan," ujar Roni.
Banjir juga masih merendam wilayah Desa Milango dan Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, setinggi 40 senti meter sehingga bantuan yang disalurkan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat terus dilakukan.
Roni mengatakan, meski bencana banjir dan tanah longsor meluas dibanding musibah yang sama pada 1 Januari 2015 lalu, namun pihaknya terus berupaya menurunkan tim di seluruh titik termasuk melalukan evakuasi warga di Desa Wapalo yang terisolir akibat putusnya jembatan penghubung.
Sementara itu, Bupati Indra Yasin yang dihubungi melalui telefon selulernya sebab masih melakukan tugas di luar daerah, terkait persiapan rapat koordinasi (rakor) para Kepala Daerah dengan Presiden RI di Istana Bogor, Senin (19/1) mengatakan, seluruh instansi teknis terkait telah dikerahkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir, khususnya di dua dusun di Desa Imana.
"Saya telah menetapkan status darurat bencana banjir dan tanah longsor selama tujuh hari dan meminta BPBD serta instansi teknis terkait untuk tetap mengirimkan bantuan makanan dan logistik lainnya yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi korban," ujar bupati.
Ia mengaku terus berupaya memperjuangkan alokasi anggaran melalui APBN, untuk pembangunan infrastruktur khusus revitalisasi sungai dan tanggul pengaman di wilayah paling rawan banjir dan tanah longsor.
"Kita sudah menghitung, revitalisasi sungai seperti sungai Bubode, membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar sehingga kucuran dari pemerintah pusat terus diperjuangkannya," ujar bupati.
Menurut dia, puluhan titik rawan bencana di kabupaten ini namun wilayah paling rawan terus diperjuangkan agar bisa segera mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur secepatnya, seperti di wilayah Desa Milango dan sekitarnya, yang jika diguyur hujan sehari menyebabkan banjir bahkan mencapai lebih dari satu meter.
Oleh dia, selain berupaya mengimbau masyarakat untuk waspada banjir dan tanah longsor, pemerintah daerah pun kata bupati terus berupaya mendapatkan alokasi bantuan anggaran revitalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.
