Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan proses rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di daerah itu.
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Ismail Buna di Gorontalo, Rabu mengatakan, pihaknya memonitor dan mengawasi tahapan tersebut dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan pada tahapan itu.
"Tahapan ini sangat penting bagi Panwaslu Kecamatan untuk menghadiri rapat pleno DPHP tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk mencermati dan memastikan tindak lanjut terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan para pengawas desa (PKD) yang telah dilakukan pada rapat pleno DPHP tingkat panitia pemungutan suara (PPS)," kata Ismail.
Sejauh ini kata dia, data yang diperoleh pada pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yakni oleh PPK dinilai sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
"Data clear, tidak ditemukan data ganda maupun pemilih yang berstatus warga negara asing (WNA)," katanya.
Pelaksanaan monitor dan pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ini secara serentak dihadiri oleh Panwaslu di 11 kecamatan.
Pihaknya pun membagi tim dalam proses monitor dan pengawasan tersebut.
"Kita wajib memastikan seluruh data yang telah dimuktahirkan benar-benar melindungi hak pilih seluruh pemilih yang ada di daerah ini," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Ismail Buna di Gorontalo, Rabu mengatakan, pihaknya memonitor dan mengawasi tahapan tersebut dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan pada tahapan itu.
"Tahapan ini sangat penting bagi Panwaslu Kecamatan untuk menghadiri rapat pleno DPHP tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk mencermati dan memastikan tindak lanjut terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan para pengawas desa (PKD) yang telah dilakukan pada rapat pleno DPHP tingkat panitia pemungutan suara (PPS)," kata Ismail.
Sejauh ini kata dia, data yang diperoleh pada pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yakni oleh PPK dinilai sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
"Data clear, tidak ditemukan data ganda maupun pemilih yang berstatus warga negara asing (WNA)," katanya.
Pelaksanaan monitor dan pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ini secara serentak dihadiri oleh Panwaslu di 11 kecamatan.
Pihaknya pun membagi tim dalam proses monitor dan pengawasan tersebut.
"Kita wajib memastikan seluruh data yang telah dimuktahirkan benar-benar melindungi hak pilih seluruh pemilih yang ada di daerah ini," imbuhnya.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024