Menteri PANRB sebut reformasi birokrasi "mesin" pelayanan pemerintah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan mesin pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) kepada masyarakat, sehingga aparatur negara selalu berorientasi untuk melayani.

Ia membeberkan, Kementerian PANRB selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota untuk selalu berorientasi kepada penerapan reformasi birokrasi (RB) yang berdampak.
 
"Indikator salah satunya adalah penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian di lingkungan," kata Azwar saat menghadiri kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Awards 2024 dengan tema "Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Rabu.
 
Lebih lanjut dia membeberkan, penerapan RB harus berdampak positif, sehingga bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
 
Itu semua, lanjut Azwar, sesuai arahan presiden terkait pembenahan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
 
"Penerapan reformasi birokrasi secara tematik bisa berdampak kepada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas program pembangunan," ujar mantan Bupati Banyuwangi Periode 2016-2021 itu.
 
Azwar menambahkan, untuk menjadi mesin pelayanan, setiap aparatur negara di pemda harus mengubah paradigma orientasi.
 
Perubahan yang dimaksud adalah pergeseran paradigma input menjadi paradigma outcome.
 
Jika dalam input selalu berorientasi kepada besaran dana/anggaran yang telah digunakan, maka outcome lebih kepada berapa besar dampak kinerja yang dilakukan kepada masyarakat.
 
"Karena pelayanan itu bisa berdampak kepada angka pengangguran yang tegak lurus dengan kondisi pemerintah daerah terkait, serta mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 
Sementara itu, dalam SAKIP Awards 2024 yang diselenggarakan Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kota Surabaya, berhasil meraih predikat AA (Sangat Memuaskan).
 
Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Surabaya berhasil menaikkan predikat dari sebelumnya A (Memuaskan) menjadi AA, masing-masing pada 2016 dan 2022.
 
Indikator penilaian di antaranya berdasarkan kinerja pemerintahan, fasilitas, dan konsistensi pelayanan.