Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo mengkoordinasikan revitalisasi Danau Limboto dengan Pemerintah Kota Gorontalo, untuk mensinergikan berbagai program terkait penyelamatan danau kritis tersebut.
Koordinasi tersebut juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Sulawesi II, Tim Revitalisasi Danau Limboto dan Balai Pengelolaan DAS.
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Gorontalo, Sulastri Husain SE, Sabtu, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi revitalisasi Danau Limboto, yang sebagian wilayahnya berada di Kota Gorontalo.
"Koordinasi dengan pihak pemerintah kota penting dilakukan, karena penanganan Danau Limboto harus komprehensif dan berkesinambungan," katanya di Gorontalo.
Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Kawasan Strategis (KSP) dan Perda Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Danau Limboto, juga menyampaikan batas-batas sempadan danau kepada pihak pemkot.
"Saat ini proses penyusunan ranperda sementara dilakukan, dan telah masuk dalam tahap akhir. Diharapkan ranperda ini bisa diselesaikan secepatnya dan tahun ini sudah bisa disosialisasikan," jelasnya.
Sementara untuk kegiatan fisik, pada tahun ini BWS akan melanjutkan pembuatan tanggul dan pengerukan sedimentasi di danau.
Menurutnya hal itu membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait pembebasan lahan di sekitar danau dan sungai.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha meminta agar pelaksanaan sosialisasi kepada warga, bisa berlangsung baik dengan memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat.
"Ini untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang terjadi di masyarakat, terkait dengan Revitalisasi Danau Limboto," ujarnya.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda, Dessy Rahmayanti mengatakan pihaknya telah melaksanakan "Rakor Grand Strategy Penanganan Danau Limboto" yang mengundang seluruh pemangku kepentingan dari Kabupaten Gorontalo maupun Kota Gorontalo.
Hal itu untuk membahas usulan program penanganan Danau Limboto yang dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
"Usulan tesebut telah kami sampaikan ke Kementerian PPN/ Bappenas, melalui Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Kami berharap ini akan menunjuang kegiatan yang dilaksanakan di hulu, tengah dan hilir danau serta melibatkan masyarakat setempat," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Koordinasi tersebut juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Sulawesi II, Tim Revitalisasi Danau Limboto dan Balai Pengelolaan DAS.
Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Gorontalo, Sulastri Husain SE, Sabtu, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi revitalisasi Danau Limboto, yang sebagian wilayahnya berada di Kota Gorontalo.
"Koordinasi dengan pihak pemerintah kota penting dilakukan, karena penanganan Danau Limboto harus komprehensif dan berkesinambungan," katanya di Gorontalo.
Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Kawasan Strategis (KSP) dan Perda Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Danau Limboto, juga menyampaikan batas-batas sempadan danau kepada pihak pemkot.
"Saat ini proses penyusunan ranperda sementara dilakukan, dan telah masuk dalam tahap akhir. Diharapkan ranperda ini bisa diselesaikan secepatnya dan tahun ini sudah bisa disosialisasikan," jelasnya.
Sementara untuk kegiatan fisik, pada tahun ini BWS akan melanjutkan pembuatan tanggul dan pengerukan sedimentasi di danau.
Menurutnya hal itu membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait pembebasan lahan di sekitar danau dan sungai.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha meminta agar pelaksanaan sosialisasi kepada warga, bisa berlangsung baik dengan memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat.
"Ini untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang terjadi di masyarakat, terkait dengan Revitalisasi Danau Limboto," ujarnya.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda, Dessy Rahmayanti mengatakan pihaknya telah melaksanakan "Rakor Grand Strategy Penanganan Danau Limboto" yang mengundang seluruh pemangku kepentingan dari Kabupaten Gorontalo maupun Kota Gorontalo.
Hal itu untuk membahas usulan program penanganan Danau Limboto yang dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
"Usulan tesebut telah kami sampaikan ke Kementerian PPN/ Bappenas, melalui Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Kami berharap ini akan menunjuang kegiatan yang dilaksanakan di hulu, tengah dan hilir danau serta melibatkan masyarakat setempat," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016