Jakarta (ANTARA GORONTALO) - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memperoleh kredit sindikasi sebesar Rp4,5 triliun dari Bank Mandiri, BNI, BRI untuk kebutuhan belanja modal terkait realisasi percepatan pembangunan infrastruktur.
"Dari Rp4,5 triliun, Rp3 triliun akan digunakan semua tahun ini," kata Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pelindo III dan sindikasi tiga bank BUMN tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan di Jakarta, Rabu.
Orias mengatakan dari Rp3 triliun yang akan digunakan tahun ini, pihaknya telah menarik Rp1 triliun yang nantinya dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan 10 pelabuhan di kawasan Indonesia timur dan pelabuhan sungai di Kalimantan.
Kemudian, Rp2 triliun berikutnya akan digunakan untuk pembelian alat-alat dan penguatan dermaga terutama dari sisi kargo di 43 pelabuhan tanggung jawab Pelindo III.
"Yang awal adalah untuk pemenuhan minimun requirement pelabuhan. Dari 43 pelabuhan, pembangunan yang dimulai segera adalah di 10 pelabuhan. Dan kami juga rapikan pemisahan antara pelabuhan kargo dan pelabuhan orang, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil, supaya ke depannya lebih nyaman," kata Orias.
Pelabuhan prioritas pembangunan Pelindo III tahun ini antara lain pelabuhan di Maumere, Tenau, Waingapu, Kalabahi, Ippi (NTT), Sampit, Kumai (Kalimantan Tengah), Batulicin (Kalimantan Selatan), dan Badas (NTB).
Orias juga mengungkapkan Pelindo III membutuhkan dana Rp9 hingga 11 triliun untuk meningkatkan kualitas kepelabuhan dalam lima tahun mendatang.
Selain dari pinjaman, Orias memproyeksikan sumber dana dari obligasi dan amnesti pajak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kepelabuhan untuk lima tahun tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengapresiasi sinergi antarbadan usaha milik negara yang telah dilakukan antara Pelindo III dan tiga bank BUMN.
"Penyaluran kredit sindikasi ini merupakan contoh sinergi BUMN yang tidak dipaksakan. Memang yang paling baik adalah kerja sama yang tumbuh sendiri tanpa ada instruksi dari perwakilan Kementerian BUMN," kata Gatot.
Dia berharap program kerja tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi dunia luar mengenai proyek infrastruktur Indonesia. "Semoga nanti akan ada kerja sama lagi," ucap Gatot.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Dari Rp4,5 triliun, Rp3 triliun akan digunakan semua tahun ini," kata Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pelindo III dan sindikasi tiga bank BUMN tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan di Jakarta, Rabu.
Orias mengatakan dari Rp3 triliun yang akan digunakan tahun ini, pihaknya telah menarik Rp1 triliun yang nantinya dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan 10 pelabuhan di kawasan Indonesia timur dan pelabuhan sungai di Kalimantan.
Kemudian, Rp2 triliun berikutnya akan digunakan untuk pembelian alat-alat dan penguatan dermaga terutama dari sisi kargo di 43 pelabuhan tanggung jawab Pelindo III.
"Yang awal adalah untuk pemenuhan minimun requirement pelabuhan. Dari 43 pelabuhan, pembangunan yang dimulai segera adalah di 10 pelabuhan. Dan kami juga rapikan pemisahan antara pelabuhan kargo dan pelabuhan orang, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil, supaya ke depannya lebih nyaman," kata Orias.
Pelabuhan prioritas pembangunan Pelindo III tahun ini antara lain pelabuhan di Maumere, Tenau, Waingapu, Kalabahi, Ippi (NTT), Sampit, Kumai (Kalimantan Tengah), Batulicin (Kalimantan Selatan), dan Badas (NTB).
Orias juga mengungkapkan Pelindo III membutuhkan dana Rp9 hingga 11 triliun untuk meningkatkan kualitas kepelabuhan dalam lima tahun mendatang.
Selain dari pinjaman, Orias memproyeksikan sumber dana dari obligasi dan amnesti pajak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kepelabuhan untuk lima tahun tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengapresiasi sinergi antarbadan usaha milik negara yang telah dilakukan antara Pelindo III dan tiga bank BUMN.
"Penyaluran kredit sindikasi ini merupakan contoh sinergi BUMN yang tidak dipaksakan. Memang yang paling baik adalah kerja sama yang tumbuh sendiri tanpa ada instruksi dari perwakilan Kementerian BUMN," kata Gatot.
Dia berharap program kerja tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi dunia luar mengenai proyek infrastruktur Indonesia. "Semoga nanti akan ada kerja sama lagi," ucap Gatot.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016