Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sejumlah anggota dari Aliansi Peduli Kabupaten Gorontalo Utara, melakukan unjuk rasa menolak pembukaan supermarket Alfamart di daerah itu.
Mohammad Safitra Rahim, salah satu orator unjuk rasa yang dilakukan di halaman kantor bupati, Kamis di Gorontalo mengatakan, penolakan tersebut mengingat Alfamart bisa mengancam stabilitas perekonomian lokal.
Rata-rata masyarakat di daerah ini menjalani profesi sebagai petani, nelayan dan pemilik usaha kecil atau toko kelontong. Warga setempat menyebutnya warung.
Menurutnya, pembukaan Alfamart sangat tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah ini.
"Alfamart bukan solusi mengurangi angka pengangguran, namun hanya akan menjadi pesaing bagi pelaku usaha kecil seperti warung-warung yang banyak berjejer di setiap desa maupun kecamatan," ujarnya.
Aliansi Peduli Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari unsur pemuda meminta agar pemerintah daerah tidak memberi izin pembukaan usaha Alfamart di daerah ini, sebab belum sesuai dengan karakteristik daerah dan tidak selaras dengan program pemerintah dalam membangkitkan sektor riil.
Ia mengurai, upaya pemerintah kabupaten membuka pasar rakyat modern Pontolo yang menelan anggaran Rp12 miliar, sangat bertentangan dengan kebijakan yang akan mengizinkan pembukaan Alfamart.
"Jika Alfamart dibuka, apalagi rencananya di seluruh kecamatan maka ancaman besar akan berdampak pada stabilitas perekonomian lokal di daerah ini, sebab pelaku usaha kecil akan tersaingi," ujarnya.
Wakil Bupati Roni Imran menerangkan, jika pemerintah daerah belum menerbitkan izin pembukaan Alfamart.
"Masih akan dilakukan kajian teknis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) serta akan menyosialisasikannya di seluruh kecamatan," ujarnya.
Jika masyarakat menyetujui dan memandang perlu dibuka Alfamart, maka melalui kajian teknis instansi terkait, pemerintah daerah akan memberi putusan-putusan yang akan menguntungkan pergerakan perekonomian di daerah ini.
Intinya kata Roni, beragam bentuk investasi di daerah ini termasuk pembukaan Alfamart harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Unjuk rasa dilakukan di halaman kantor bupati setempat, sebelumnya puluhan pengunjuk rasa mendatangi kantor Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, serta Kantor DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Mohammad Safitra Rahim, salah satu orator unjuk rasa yang dilakukan di halaman kantor bupati, Kamis di Gorontalo mengatakan, penolakan tersebut mengingat Alfamart bisa mengancam stabilitas perekonomian lokal.
Rata-rata masyarakat di daerah ini menjalani profesi sebagai petani, nelayan dan pemilik usaha kecil atau toko kelontong. Warga setempat menyebutnya warung.
Menurutnya, pembukaan Alfamart sangat tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah ini.
"Alfamart bukan solusi mengurangi angka pengangguran, namun hanya akan menjadi pesaing bagi pelaku usaha kecil seperti warung-warung yang banyak berjejer di setiap desa maupun kecamatan," ujarnya.
Aliansi Peduli Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari unsur pemuda meminta agar pemerintah daerah tidak memberi izin pembukaan usaha Alfamart di daerah ini, sebab belum sesuai dengan karakteristik daerah dan tidak selaras dengan program pemerintah dalam membangkitkan sektor riil.
Ia mengurai, upaya pemerintah kabupaten membuka pasar rakyat modern Pontolo yang menelan anggaran Rp12 miliar, sangat bertentangan dengan kebijakan yang akan mengizinkan pembukaan Alfamart.
"Jika Alfamart dibuka, apalagi rencananya di seluruh kecamatan maka ancaman besar akan berdampak pada stabilitas perekonomian lokal di daerah ini, sebab pelaku usaha kecil akan tersaingi," ujarnya.
Wakil Bupati Roni Imran menerangkan, jika pemerintah daerah belum menerbitkan izin pembukaan Alfamart.
"Masih akan dilakukan kajian teknis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) serta akan menyosialisasikannya di seluruh kecamatan," ujarnya.
Jika masyarakat menyetujui dan memandang perlu dibuka Alfamart, maka melalui kajian teknis instansi terkait, pemerintah daerah akan memberi putusan-putusan yang akan menguntungkan pergerakan perekonomian di daerah ini.
Intinya kata Roni, beragam bentuk investasi di daerah ini termasuk pembukaan Alfamart harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Unjuk rasa dilakukan di halaman kantor bupati setempat, sebelumnya puluhan pengunjuk rasa mendatangi kantor Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, serta Kantor DPRD.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016