![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://gorontalo.antaranews.com/berita/30982/empat-alasan-yachter-dunia-kunjungi-indonesia&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2015/08/20150831kapal__layar_peserta_rally_yacht_mendapat_pengawalan_aparat_TNI_AL_dan_Polairud_Polres_Gorontalo_1.jpg&description= Empat alasan "yachter" dunia kunjungi Indonesia){kind=link}
Denpasar (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
mengungkapkan bahwa ada empat alasan utama yang membuat Indonesia
menjadi tujuan utama yachter atau pelaut perahu pesiar dari seluruh dunia.
Asisten Deputi II Jasa Kemaritiman Kemenko Kemaritiman Okto Irianto di Kuta, Bali, Minggu, mengatakan keempat alasan itu adalah kekayaan alam, iklim, keamanan dari bahaya bajak laut dan bebas taifun.
"Yachter itu mencari keindahan dan kekayaan alam bahari dan daratannya, Indonesia punya itu," katanya.
"Di sini lebih bagus karena lebih banyak airnya karena berbentuk pulau-pulau," katanya.
Selain itu iklim wilayah Indonesia menurut Okto membuat yachter dunia bisa kapan saja berkunjung ke Indonesia.
"Ketiga adalah tidak ada bajak laut. Saingan kita Filipina yang banyak bajak lautnya," ujarnya.
Ia mengatakan Filipina, negara kepulauan dengan sekitar 9.000 pulau, merupakan saingan terberat Indonesia dalam menarik yachter.
"Alasan keempat, di Indonesia tidak ada taifun, beda dengan Thailand, Karibia hingga Taiwan. Dengan empat alasan ini, kalau dibandingkan negara lain, kita nomor satu. Ditambah dengan sentuhan budaya," katanya.
Meski memiliki potensi besar, Okto mengatakan, pemerintah masih kesulitan menarik kunjungan para pemilik kapal pesiar.
Sejak 2015, pemerintah berupaya mendukung pengembangan wisata bahari, salah satunya dengan mengganti prosedur pemberian persetujuan untuk memasuki wilayah Indonesia (Clearance Approval for Indonesian Territory/CAIT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia.
Aturan tersebut menghapuskan CAIT sehingga yachter tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan izin masuk ke Indonesia.
"Digantinya CAIT dengan sistem registrasi, pengurusannya bisa sejam dari sebelumnya bisa sampai tiga sampai enam bulan. Harapannya agar bisa memenuhi target kunjungan yacht hingga 2019 sebanyak 6.000 yacht," jelasnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, pemerintah menargetkan 6.000 yacht masuk ke wilayah Indonesia.
Masuknya yacht diyakini memberikan sumbangan cukup besar dalam peningkatan devisa negara karena setiap kapal yang berisi rata-rata lima orang menurut perkiraan menghabiskan 750 dolar AS dalam rata-rata tiga bulan kunjungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Asisten Deputi II Jasa Kemaritiman Kemenko Kemaritiman Okto Irianto di Kuta, Bali, Minggu, mengatakan keempat alasan itu adalah kekayaan alam, iklim, keamanan dari bahaya bajak laut dan bebas taifun.
"Yachter itu mencari keindahan dan kekayaan alam bahari dan daratannya, Indonesia punya itu," katanya.
"Di sini lebih bagus karena lebih banyak airnya karena berbentuk pulau-pulau," katanya.
Selain itu iklim wilayah Indonesia menurut Okto membuat yachter dunia bisa kapan saja berkunjung ke Indonesia.
"Ketiga adalah tidak ada bajak laut. Saingan kita Filipina yang banyak bajak lautnya," ujarnya.
Ia mengatakan Filipina, negara kepulauan dengan sekitar 9.000 pulau, merupakan saingan terberat Indonesia dalam menarik yachter.
"Alasan keempat, di Indonesia tidak ada taifun, beda dengan Thailand, Karibia hingga Taiwan. Dengan empat alasan ini, kalau dibandingkan negara lain, kita nomor satu. Ditambah dengan sentuhan budaya," katanya.
Meski memiliki potensi besar, Okto mengatakan, pemerintah masih kesulitan menarik kunjungan para pemilik kapal pesiar.
Sejak 2015, pemerintah berupaya mendukung pengembangan wisata bahari, salah satunya dengan mengganti prosedur pemberian persetujuan untuk memasuki wilayah Indonesia (Clearance Approval for Indonesian Territory/CAIT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia.
Aturan tersebut menghapuskan CAIT sehingga yachter tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan izin masuk ke Indonesia.
"Digantinya CAIT dengan sistem registrasi, pengurusannya bisa sejam dari sebelumnya bisa sampai tiga sampai enam bulan. Harapannya agar bisa memenuhi target kunjungan yacht hingga 2019 sebanyak 6.000 yacht," jelasnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, pemerintah menargetkan 6.000 yacht masuk ke wilayah Indonesia.
Masuknya yacht diyakini memberikan sumbangan cukup besar dalam peningkatan devisa negara karena setiap kapal yang berisi rata-rata lima orang menurut perkiraan menghabiskan 750 dolar AS dalam rata-rata tiga bulan kunjungan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016