Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ratusan tenaga honor yang tergabung dalam Keluarga Honorer Gorontalo berunjuk rasa, untuk mendesak DPRD segera membentuk tim advokasi, Kamis.
Tim khusus tersebut ditujukan untuk mengawal proses seleksi CPNS bagi para tenaga honor di Provinsi Gorontalo, agar terakomodir dalam penerimaan CPNS yang dibuka oleh pemerintah.
"Kami meminta tim ini terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan perwakilan dari keluarga honorer Gorontalo. Kami ingin seluruh honorer yang sudah mengabdi lama segera diangkat jadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Ketua Keluarga Honorer Gorontalo Andri Kasim.
Tim advokasi tersebut, kata dia, akan memperjuangkan nasib honorer daerah di tingkat nasional agar pemerintah pusat memberikan kuota 30 persen dalam pengangkatan tenaga honor menjadi PNS.
"Sampai saat ini kuota 30 persen itu dinyatakan untuk tingkat nasional, belum ada jaminan setiap daerah mendapat kuota 30 persen atau justru tidak dapat bagian karena bisa saja didominasi oleh honorer di Pulau Jawa," ungkapnya.
Ia menambahkan, jika tim gagal mengadvokasi maka seluruh tenaga honor di Provinsi Gorontalo terancam gagal menjadi CPNS.
Para honorer yang terdiri dari guru dan pegawai di berbagai instansi itu juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemda secara penuh, dalam pengambilan keputusan kelulusan seleksi CPNS.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Tim khusus tersebut ditujukan untuk mengawal proses seleksi CPNS bagi para tenaga honor di Provinsi Gorontalo, agar terakomodir dalam penerimaan CPNS yang dibuka oleh pemerintah.
"Kami meminta tim ini terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan perwakilan dari keluarga honorer Gorontalo. Kami ingin seluruh honorer yang sudah mengabdi lama segera diangkat jadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Ketua Keluarga Honorer Gorontalo Andri Kasim.
Tim advokasi tersebut, kata dia, akan memperjuangkan nasib honorer daerah di tingkat nasional agar pemerintah pusat memberikan kuota 30 persen dalam pengangkatan tenaga honor menjadi PNS.
"Sampai saat ini kuota 30 persen itu dinyatakan untuk tingkat nasional, belum ada jaminan setiap daerah mendapat kuota 30 persen atau justru tidak dapat bagian karena bisa saja didominasi oleh honorer di Pulau Jawa," ungkapnya.
Ia menambahkan, jika tim gagal mengadvokasi maka seluruh tenaga honor di Provinsi Gorontalo terancam gagal menjadi CPNS.
Para honorer yang terdiri dari guru dan pegawai di berbagai instansi itu juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemda secara penuh, dalam pengambilan keputusan kelulusan seleksi CPNS.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013