Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mengharapkan kepada pemerintah kota setempat untuk terus melakukan sosialisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dikucurkan kepada warga kurang mampu, sehingga masyarakat paham.
Program BSPS yang dikucurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk daerah itu sebanyak 133 unit, dengan harapan penyalurannya bisa tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Gorontalo Fendriyanto Koniyo, Rabu, mengatakan Pemkot Gorontalo sebagai penanggungjawab program tersebut agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni, tentang bagaimana program BSPS tersebut.
"Karena program ini berbeda dengan program jaminan sosial lainnya, makanya butuh sosialisasi lebih optimal. BSPS adalah program bantuan perumahan yang dikerjakan secara swadaya oleh penerima program. Jangan sampai ada salah kaprah bagi masyarakat yang kemudian menyalahkan pemerintah saat rumahnya tidak selesai dibangun," katanya.
DPRD juga mendorong agar pemerintah kecamatan dan kelurahan bisa menyediakan data bagi warganya yang tergolong tidak mampu dan memiliki rumah yang tidak layak huni.
Dengan data tersebut, maka pemerintah pusat bisa memetakan program apa yang layak dikucurkan untuk Kota Gorontalo. Semakin baik data yang disodorkan, maka akan semakin banyak program pemerintah pusat yang akan turun ke Kota Gorontalo.
"Data harus setiap saat di `Update` atau pendataan terbaru, karena setiap warga yang tidak mampu mendapat sentuhan program, akan ada peningkatan kualitas hidupnya. Jangan sampai semua warga mengaku tidak mampu," katanya.
Untuk mempertegas status tidak mampu warganya, DPRD juga akan melakukan revisi pada peraturan daerah terkait RT dan RW. Agar masyarakat penerima program menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sehingga warga yang mendapat program memang benar-benar yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka bisa keluar dari status tersebut dan menjadi sejahtera melalui intervensi pemerintah.
"Melalui data yang benar kita akan memetakan kondisi sosial masyarakat. Melalui Perda kita juga akan melakukan penekanan agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara menyeluruh," tutupnya.
Ia juga berjanji akan mendukung sepenuhnya program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warganya. Melalui intervensi anggaran DPRD akan mendukung pemerintah dan sebagai lembaga pengawas, mereka akan memperjuangkan hak-hak rakyat agar bisa tersalurkan sesuai aturan.
Untuk Kota Gorontalo, jumlah penerima BSPS sebanyak 133 unit. Jumlah itu terbilang sedikit, karena warga yang membutuhkan program tersebut sebanyak 2.156 sesuai data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo.
Sebelumnya Pemkot Gorontalo sudah mengusulkan program rumah layak huni melalui BSPS sebanyak 500 unit sebagai tambahan di tahun 2017, namun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Program BSPS yang dikucurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk daerah itu sebanyak 133 unit, dengan harapan penyalurannya bisa tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Gorontalo Fendriyanto Koniyo, Rabu, mengatakan Pemkot Gorontalo sebagai penanggungjawab program tersebut agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni, tentang bagaimana program BSPS tersebut.
"Karena program ini berbeda dengan program jaminan sosial lainnya, makanya butuh sosialisasi lebih optimal. BSPS adalah program bantuan perumahan yang dikerjakan secara swadaya oleh penerima program. Jangan sampai ada salah kaprah bagi masyarakat yang kemudian menyalahkan pemerintah saat rumahnya tidak selesai dibangun," katanya.
DPRD juga mendorong agar pemerintah kecamatan dan kelurahan bisa menyediakan data bagi warganya yang tergolong tidak mampu dan memiliki rumah yang tidak layak huni.
Dengan data tersebut, maka pemerintah pusat bisa memetakan program apa yang layak dikucurkan untuk Kota Gorontalo. Semakin baik data yang disodorkan, maka akan semakin banyak program pemerintah pusat yang akan turun ke Kota Gorontalo.
"Data harus setiap saat di `Update` atau pendataan terbaru, karena setiap warga yang tidak mampu mendapat sentuhan program, akan ada peningkatan kualitas hidupnya. Jangan sampai semua warga mengaku tidak mampu," katanya.
Untuk mempertegas status tidak mampu warganya, DPRD juga akan melakukan revisi pada peraturan daerah terkait RT dan RW. Agar masyarakat penerima program menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sehingga warga yang mendapat program memang benar-benar yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka bisa keluar dari status tersebut dan menjadi sejahtera melalui intervensi pemerintah.
"Melalui data yang benar kita akan memetakan kondisi sosial masyarakat. Melalui Perda kita juga akan melakukan penekanan agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara menyeluruh," tutupnya.
Ia juga berjanji akan mendukung sepenuhnya program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warganya. Melalui intervensi anggaran DPRD akan mendukung pemerintah dan sebagai lembaga pengawas, mereka akan memperjuangkan hak-hak rakyat agar bisa tersalurkan sesuai aturan.
Untuk Kota Gorontalo, jumlah penerima BSPS sebanyak 133 unit. Jumlah itu terbilang sedikit, karena warga yang membutuhkan program tersebut sebanyak 2.156 sesuai data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo.
Sebelumnya Pemkot Gorontalo sudah mengusulkan program rumah layak huni melalui BSPS sebanyak 500 unit sebagai tambahan di tahun 2017, namun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017