Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyusun program penciptaan lapangan kerja baru bagi warga, seiring dengan tingginya angka pengangguran di daerah itu, yakni di kisaran 2,78 persen,
"Apalagi dengan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang membutuhkan persaingan secara terbuka dengan kompetensi calon tenaga kerja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dalam Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kamis.
Oleh karena itu, upaya untuk mendorong penguatan daya saing sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Gorontalo, Pemprov juga mengoptimalkan program-program yang tepat, terencana dan lintas sektor.
"Diharapakan dokumen perencanaan yang baik harus disiapkan dengan mengacu pada data-data yang valid sehingga program yang akan dibuat sesuai dengan target yang diharapkan bersama," kata Winarni.
Oleh karena itu, Workshop penyusunan perencanaan ketenagakerjaan ini dengan melibatkan dinas terkait di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dinilai sangatlah penting dan mendesak.
Menurutnya, penyusunan perencanaan ketenagakerjaan bukanya hanya domain dari Dinas terkait, akan tetapi menjadi tanggung jawab SKPD lainnya juga.
"Karena ini sangat strategis, dan menjadi urusan wajib, hasil ini juga menjadi poin penting dalam penyusunan RPJMD teknokratik 2018-2022 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan," tuturnya.
Lebih lanjut Winarni mengungkapkan, dari total penduduk Gorontalo sebesar 1,163 juta jiwa, ada sebanyak 828.131 jiwa yang berada di usia produktif, sementara dari jumlah usia produktif itu, sebanyak 67,89 persen atau 562,166 jiwa yang aktif dalam kegiatan ekonomi.
"Sesuai data BPS hingga Agustus 2016, angka pengangguran terbuka relatif turun dari sebelumnya 4,65 persen, per Agustus 2016 tinggal 2,78 persen," jelasnya.
Dari data itu, lanjut Winarni, tenaga kerja di Gorontalo masih lebih banyak beraktivitas dalam sektor pertanin, yakni sebesar 30,63 persen, disusul sektor jasa, 25,09 persen, 20,01 persen sektor perdagangan, 7,8 persen sektor industri, dan sisanya di sektor lainnya.
"Data ini perlu menjadi dasar kita menyusun perencanaan yang tepat untuk menentukan program dan intervensi kebijakan yang perlu kita lakukan," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Apalagi dengan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang membutuhkan persaingan secara terbuka dengan kompetensi calon tenaga kerja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dalam Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kamis.
Oleh karena itu, upaya untuk mendorong penguatan daya saing sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Gorontalo, Pemprov juga mengoptimalkan program-program yang tepat, terencana dan lintas sektor.
"Diharapakan dokumen perencanaan yang baik harus disiapkan dengan mengacu pada data-data yang valid sehingga program yang akan dibuat sesuai dengan target yang diharapkan bersama," kata Winarni.
Oleh karena itu, Workshop penyusunan perencanaan ketenagakerjaan ini dengan melibatkan dinas terkait di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dinilai sangatlah penting dan mendesak.
Menurutnya, penyusunan perencanaan ketenagakerjaan bukanya hanya domain dari Dinas terkait, akan tetapi menjadi tanggung jawab SKPD lainnya juga.
"Karena ini sangat strategis, dan menjadi urusan wajib, hasil ini juga menjadi poin penting dalam penyusunan RPJMD teknokratik 2018-2022 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan," tuturnya.
Lebih lanjut Winarni mengungkapkan, dari total penduduk Gorontalo sebesar 1,163 juta jiwa, ada sebanyak 828.131 jiwa yang berada di usia produktif, sementara dari jumlah usia produktif itu, sebanyak 67,89 persen atau 562,166 jiwa yang aktif dalam kegiatan ekonomi.
"Sesuai data BPS hingga Agustus 2016, angka pengangguran terbuka relatif turun dari sebelumnya 4,65 persen, per Agustus 2016 tinggal 2,78 persen," jelasnya.
Dari data itu, lanjut Winarni, tenaga kerja di Gorontalo masih lebih banyak beraktivitas dalam sektor pertanin, yakni sebesar 30,63 persen, disusul sektor jasa, 25,09 persen, 20,01 persen sektor perdagangan, 7,8 persen sektor industri, dan sisanya di sektor lainnya.
"Data ini perlu menjadi dasar kita menyusun perencanaan yang tepat untuk menentukan program dan intervensi kebijakan yang perlu kita lakukan," terangnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017