Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko
Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin memastikan kemajuan proses
pembangunan bandara Kulon Progo,Yogyakarta, berjalan baik.
"Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 Februari 2017. Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Ridwan mengatakan sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi, dan lainnya bukanlah hal yang besar. Ia menilai ada kemajuan dan masalah akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan," jelasnya.
Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara antara lain pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi (desain rinci, pemagaran batas lahan, "airside, terminal, menara, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung).
Berikutnya adalah terkait pengamanan dan prosedur penerbangan (adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), aksesibilitas (kereta api bandara dan akses jalan atau tol), mitigasi bencana, serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara (Jalan Daendels).
"Keberadaan SUTET di dalam kawasan keselamatan operasi lenerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta adanya pengaturan prosedur navigasi penerbangan di bandara. Terkait SUTET yang berada di areal masuk bandara, akan diberikan pengamanan sebaik mungkin untuk melindungi aktivitas yang ada di bawahnya," katanya.
Sementara terkait trase jalur kereta api bandara akan segera ditetapkan.
Sedangkan terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan.
Ada pun terkait potensi dampak bencana tsunami terhadap Bandara Kulon Progo, hasil kajian menyimpulkan bahwa kejadian tsunami dapat menyebabkan ketinggian air hingga ke pinggir pantai dekat bandara meningkat.
"Pihak BMKG masih melakukan kajian lebih lanjut dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan, agar dapat mempersiapkan mitigasi yang dibutuhkan apabila terjadi tsunami," katanya.
Selanjutnya, terkait Jalan Daendels, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura I untuk penyelesaian masalah.
Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X agar Bandara Kulon Progo dapat digunakan pada April 2019.
Target itu termasuk penyelesaian jalan tol yang menghubungkan bandara dengan kawasan wisata seperti Borobudur.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 Februari 2017. Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Ridwan mengatakan sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi, dan lainnya bukanlah hal yang besar. Ia menilai ada kemajuan dan masalah akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan," jelasnya.
Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara antara lain pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi (desain rinci, pemagaran batas lahan, "airside, terminal, menara, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung).
Berikutnya adalah terkait pengamanan dan prosedur penerbangan (adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), aksesibilitas (kereta api bandara dan akses jalan atau tol), mitigasi bencana, serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara (Jalan Daendels).
"Keberadaan SUTET di dalam kawasan keselamatan operasi lenerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta adanya pengaturan prosedur navigasi penerbangan di bandara. Terkait SUTET yang berada di areal masuk bandara, akan diberikan pengamanan sebaik mungkin untuk melindungi aktivitas yang ada di bawahnya," katanya.
Sementara terkait trase jalur kereta api bandara akan segera ditetapkan.
Sedangkan terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan.
Ada pun terkait potensi dampak bencana tsunami terhadap Bandara Kulon Progo, hasil kajian menyimpulkan bahwa kejadian tsunami dapat menyebabkan ketinggian air hingga ke pinggir pantai dekat bandara meningkat.
"Pihak BMKG masih melakukan kajian lebih lanjut dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan, agar dapat mempersiapkan mitigasi yang dibutuhkan apabila terjadi tsunami," katanya.
Selanjutnya, terkait Jalan Daendels, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura I untuk penyelesaian masalah.
Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X agar Bandara Kulon Progo dapat digunakan pada April 2019.
Target itu termasuk penyelesaian jalan tol yang menghubungkan bandara dengan kawasan wisata seperti Borobudur.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017