Manado, (ANTARA GORONTALO) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunggu pendataan kerugian pascabencana banjir bandang diKota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
"Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Wagub Djouhari Kansil, Wali Kota Manado Vicky Lumentut mewakili pemerintah kota bersama Deputi Rehabilitasi dan Rekonsiliasi BNPB Wisnu Wijaya telah menandatangani berita acara kesepakatan hasil sementara penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Judhistira Siwu.
Judhistira mengutip penjelasan Wisnu mengatakan, penandatanganan berita acara bertujuan agar data sementara yang dimiliki pemerintah daerah maupun BNPB tidak berbeda, tetapi memiliki keseragaman pemahaman.
Dia menambahkan, Pemkot Manado dibantu Pemprov Sulut paling lambat menyampaikan hasil pendataan secara lengkap pada 8 Februari 2014, berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi menggunakan nama, alamat, foto serta koordinat.
Alasannya menurut dia, bila masa pemulihan terlalu lama, akan menyebabkan melonjaknya angka kerugian.
"Karena itu BNPB meminta agar secepatnya laporan lengkap pemda dikirim ke pusat. BNPB memiliki tugas mendampingi pemda sebagaimana arahan Presiden SBY, sehingga pengiriman dana bantuan pusat ke daerah semakin cepat dikucurkan," katanya.
Judhistira mengatakan, data yang ada pada BNPB hanya pendidikan dan kesehatan, sedangkan sektor lainnya seperti perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor, serta "Human Recovery Need Assesment" (HRNA) yang terjadi di sembilan kecamatan belum diperoleh.
Sementara itu, Wagub Kansil memberikan apresiasi kepada BNPB yang telah banyak memberi perhatian dan dukungan cukup besar terhadap bencana yang terjadi di tujuh kabupaten dan kota di provinsi ini.
"Karena itu apa yang menjadi harapan BNPB kiranya secepatnya ditindaklanjuti. Bila perlu sebelum tanggal 8 Februari kelengkapan data bencana telah tuntas dikirim ke pemerintah pusat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Pemerintah Provinsi Sulut diwakili Wagub Djouhari Kansil, Wali Kota Manado Vicky Lumentut mewakili pemerintah kota bersama Deputi Rehabilitasi dan Rekonsiliasi BNPB Wisnu Wijaya telah menandatangani berita acara kesepakatan hasil sementara penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Judhistira Siwu.
Judhistira mengutip penjelasan Wisnu mengatakan, penandatanganan berita acara bertujuan agar data sementara yang dimiliki pemerintah daerah maupun BNPB tidak berbeda, tetapi memiliki keseragaman pemahaman.
Dia menambahkan, Pemkot Manado dibantu Pemprov Sulut paling lambat menyampaikan hasil pendataan secara lengkap pada 8 Februari 2014, berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi menggunakan nama, alamat, foto serta koordinat.
Alasannya menurut dia, bila masa pemulihan terlalu lama, akan menyebabkan melonjaknya angka kerugian.
"Karena itu BNPB meminta agar secepatnya laporan lengkap pemda dikirim ke pusat. BNPB memiliki tugas mendampingi pemda sebagaimana arahan Presiden SBY, sehingga pengiriman dana bantuan pusat ke daerah semakin cepat dikucurkan," katanya.
Judhistira mengatakan, data yang ada pada BNPB hanya pendidikan dan kesehatan, sedangkan sektor lainnya seperti perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor, serta "Human Recovery Need Assesment" (HRNA) yang terjadi di sembilan kecamatan belum diperoleh.
Sementara itu, Wagub Kansil memberikan apresiasi kepada BNPB yang telah banyak memberi perhatian dan dukungan cukup besar terhadap bencana yang terjadi di tujuh kabupaten dan kota di provinsi ini.
"Karena itu apa yang menjadi harapan BNPB kiranya secepatnya ditindaklanjuti. Bila perlu sebelum tanggal 8 Februari kelengkapan data bencana telah tuntas dikirim ke pemerintah pusat," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014