Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Masih ada sejumlah program di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terealisasi, membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengeluarkan kebijakan larangan kepada pimpinannya untuk keluar daerah.
Juru bicara Gubernur, Ghalib Lahidjun menyampaikan ada dua hal yang menjadi penekanan kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Gorontalo, pertama segera realisasikan sejumlah program yang kerjanya lambat, serta kedua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera ditindaklanjuti.
"Sebelum dua hal itu terlaksana, sepanjang belum ada urusan mendesak, maka SKPD terkait untuk jangan dulu keluar daerah, masih ada sejumlah rekomendasi BPK yang harus segera diperbaiki," kata Ghalib, Minggu.
Menurutnya, ini juga menjadi salah satu aspek penilaian Gubernur dan wakil Gubernur terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan itu, sebab dalam waktu dekat akan segera melakukan mutas pejabat.
"Ini menjadi salah satu syarat dan penilian tersendiri bagi Gubernur, sehingga akan dilihat mana SKPD yang benar-benar mampu dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Terkait degan mutasi pejabat, Gubernur menargetkan semua tingkatan dari eselon empat bahkan sampai di jabatan sekretaris Daerah (sekda) tanpa terkecuali.
"Pada periode kedua ini, dimana ada delapan program unggulan sesuai dengan visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur. Sehingga dibutuhkan pemerintahan yang lebih solid, inovatif serta siap bekerja keras untuk kemajuan masyarakat Gorontalo," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Juru bicara Gubernur, Ghalib Lahidjun menyampaikan ada dua hal yang menjadi penekanan kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Gorontalo, pertama segera realisasikan sejumlah program yang kerjanya lambat, serta kedua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera ditindaklanjuti.
"Sebelum dua hal itu terlaksana, sepanjang belum ada urusan mendesak, maka SKPD terkait untuk jangan dulu keluar daerah, masih ada sejumlah rekomendasi BPK yang harus segera diperbaiki," kata Ghalib, Minggu.
Menurutnya, ini juga menjadi salah satu aspek penilaian Gubernur dan wakil Gubernur terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan itu, sebab dalam waktu dekat akan segera melakukan mutas pejabat.
"Ini menjadi salah satu syarat dan penilian tersendiri bagi Gubernur, sehingga akan dilihat mana SKPD yang benar-benar mampu dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Terkait degan mutasi pejabat, Gubernur menargetkan semua tingkatan dari eselon empat bahkan sampai di jabatan sekretaris Daerah (sekda) tanpa terkecuali.
"Pada periode kedua ini, dimana ada delapan program unggulan sesuai dengan visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur. Sehingga dibutuhkan pemerintahan yang lebih solid, inovatif serta siap bekerja keras untuk kemajuan masyarakat Gorontalo," terangnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017